Breaking News:

“Orang Kuat Lokal”, “Bos Lokal” dan Pilgub 2013

Kontestan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 mulai bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Takalar, hari ini.

Editor: Aldy
“Orang Kuat Lokal”, “Bos Lokal” dan Pilgub 2013
Kontestan Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2013 mulai bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Takalar, hari ini, Rabu (4/10). Pasangan  IA (Ilham Arief Sirajuddin-Abd Aziz Qahhar Mudzakkar), yang deklarasi di Lapangan Karebosi Makassar (7/9) malam, dan Incumbent Sayang II (Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang) yang deklarasi di Stadion A Mattalatta, Makassar (9/9) malam, dipastikan tak tinggal diam di Takalar.
Pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) juga tidak akan berdiam diri menyaksikan peristiwa penting di Takalar, hari ini.
Dinamika politik Takalar memang cenderung tertekan oleh dinamina politik Pilgub Sulsel dalam beberapa bulan terakhir. Politik Sulsel cenderung didominasi penampilan IA-Sayang dalam beberapa tahun terakhir.
Menarik mencermati pergerakan politik lokal provinsi ini sejak beberapa tahun terakhir hingga hari ini. Sebuah artikel menarik yang pernah ditulis Nur Iman Subono (2005) penting dibaca ulang untuk memberi pencermatan terhadap dinamika politik lokal provinsi ini.
Nur Iman Subono menyebut bahwa sistem dan rezim negeri ini sudah berganti, tapi sindikasi dan dominasi pemain-pemain/aktor lama tak tergoyahkan. Untuk membuktikan argument itu, sebuah komentar seorang pekerja hukum asal Banjaramasin dikutipnya, bahwa "Proses desentralisasi dan demokratisasi di sini layaknya iklan sebuah mobil. Ada bapak, ibu, istri, anak, tante, dan keponakan. Semuanya ikut di dalamnya, mengatur politik lokal, dan masyarakat hanya jadi penonton."  
Orang Kuat
Pernyataan polos itu mengingatkan kita dengan apa yang disebut oleh Joel Migdal (1988) sebagai "orang-orang kuat lokal" (local strongmen). Menurut Migdal, “orang-orang kuat lokal”, telah berhasil menempatkan diri mereka, konco-konco dan keluarganya, dalam posisi yang strategis untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya berada dalam arahan, dan kepentingan mereka.
Siapakah “orang-orang kuat” lokal itu?
Joel Migdal menarasikan bahwa “orang kuat lokal” adalah mereka yang menempatkan diri atau anggota keluarganya pada sejumlah jabatan penting demi menjamin alokasi sumberdaya berjalan sesuai aturan mereka sendiri, dibanding mentaati aturan resmi seperti kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya (Joel Migdal; 1988).
Lantas, bagaimana “orang-orang kuat lokal” itu bertumbuh? “Orang kuat lokal” tumbuh berkembang subur karena dibentuk oleh struktur negara dan sifat dasar masyarakatnya (patron-klien).
Study yang dikembangkan John T Sidle (1999) terhadap praktek politik lokal di Filipina, Thailand dan Indonesia memperkuat tesis tentang tumbuh-munculnya “orang kuat lokal” ini. Menurutnya, “orang kuat lokal” berkembang sebagai akibat dari proses demokratisasi dalam bentuk desentralisasi, politik elektoral, otonomi daerah, dan akan semakin subur bila pemilu lokal dijalankan secara langsung (Pemilukada).
Mereka hadir dan berkembang bukan saja karena faktor sturktur masyarakat, seperti budaya patron-klien, tetapi lahir dari struktur kekuasaan negara yang sedang berlangsung ditingkat daerah kabupaten/kota dan Provinsi.
Bos Lokal
Akan tetapi, dalam karya John T Sidel itu, untuk menjelaskan praktek politik lokal Indonesia, ia cenderung menggunakan istilah “bos-bos lokal”, dibanding “orang kuat lokal” sebagaimana yang dikembangkan Joel Migdal. Istilah “bos-bos lokal” digunakan untuk menjelaskan “orang kuat lokal” dalam masyarakat politik. Artinya, secara substansi “orang kuat lokal” dan  “bos-bos lokal” adalah aktor pengontrol—pengendali ekonomi-sosial-politik lokal yang kini sedang berlangsung.
John T . Sidel mengemukakan bahwa “bos-bos lokal” sebagai calo kekuasaan yang memiliki monopoli atas kontrol terhadap sumberdaya kekerasan dan ekonomi dalam suatu wilayah yang berada dibawah yurisdiksinya.
Bos-bos inilah yang memanipulasi Negara sehingga memiliki kekuatan dan mampu melakukan penetrasi ke dalam masyarakat, mengatur relasi social, dan mengeksploitasi sumberdaya alam. Perspektif  tentang “bos lokal’ ini menjelaskan pada kita bagaimana jejaring “orang kuat lokal” tadi beroperasi; menguasai, memperkuat, dan memanfaatkan Negara untuk kepentingannya, terutama dilevel lokal. Mereka membatasi kapasitas—kewenangan negara untuk kepentingannya.
Sebunyi dengan tesis “orang kuat lokal” tadi, kehadiran “bos-bos lokal” tidak saja harus dimaknai sebagai dampak dari budaya patron-klien masyarakat, tetapi justeru lahir dari struktur negara yang sedang berkembang ke arah demokrasi lokal.
Broker Lokal
“Bos-bos lokal” memperoleh kekayaan dan mendapatkan kekuasaan bukan dari kepemilikan tanah pribadi, tapi berasal dari sumber-sumber negara dan modal komersial. Tetapi banyak juga di antara mereka melakukan akumulasi kapital melalui konsentrasi pemilikan tanah setelah mereka duduk dalam struktur kekuasaan lokal (John T  Sidel; 2005).
Mengutip Nur Iman Subono (2005), istilah “bos lokal” ini pada dasarnya merujuk kepada broker-broker lokal yang mengakses posisi monopolistik atas cara kekerasan dan sumber ekonomi dalam wilayah kekuasaan mereka masing-masing seperti posisi walikota/bupati yang menjalankan daerahnya layaknya daerah kekuasaan pribadi mereka sendiri, atau kalangan parlamen dan gubernur yang membangun mesin politik dan kerajaan bisnis yang merentang diwilayah kekuasaannya.
Sepak terjang “orang kuat lokal” dan “bos lokal” yang demikian meletakkan proses demokrasi Indonesia diaras lokal kearah yang tiada makna. Alih-alih bermakna—John T Sidel dalam studinya malah menyebut bahwa paraktek politik lokal di Indonesia kini memperburuk demokrasi sebab memadukan antara “politik uang” (money politic) dan “premanisme” (gangsterisme). Praktek ini terjadi mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga Provinsi. Dalam pilkada Bupati/Walikota/Gubernur maenstream politik yang berkembang berkisar pada dua hal, yakni; distribusi uang dan ancaman kekerasan. Para “orang kuat lokal” ataupun “bos lokal” bersama jejaring modal dan kelompok kriminalnya (preman) mengambil posisi dan peran yang dominan dalam momentum pemilihan kepala daerah tersebut.  
Sementara parlamen lokal tak dapat diandalakan untuk memperbaiki situasi itu, sebab sebahagian didalamnya sejak awal berlatar belakang “orang kuat lokal”, atau “bos lokal”, dan atau relasi/mitra strategis keduanya.
Lantas, berbahayakah fenomena “orang kuat lokal” atau “bos lokal” itu ditengah dinamika demokrasi lokal yang berlangsung? Jelas berbahaya, sebab akan melahirkan sejumlah resiko, diantaranya; pertama, fenomena “orang kuat lokal” dan atau “bos lokal“ memberi peluang terbangunnya dinasti politik yang dapat mengendalikan arena-arena demokratisasi lokal, sebab mereka menguasai berbagai sumberdaya.
Maka, kekuasaan yang oligark pun sulit ditampik disini, dan instrumen-instrumen demokrasi lokal kuat kemungkinannya akan terbajak dan termanipulasi.
Kedua, ancaman kekerasan akan senantiasa menghantui dinamika demokrasi lokal  yang berlangsung, sebab “orang kuat lokal” atau “bos lokal”—sebagaimana tesis John T. Sidel—tidak saja menguasai sumber-sumber ekonomi, sosial dan politik, atau insitusi-insitusi demokrasi lokal, tetapi juga mengakar dikelompok preman lokal.
Biasanya, pengorganisasian kelompok ini ditunaikan dengan memanfaatkan institusi demokrasi. Modusnya, atasnama demokrasi, mereka dimasukkan ke dalam organisasi startegis seperti organisasi kepemudaan, organisasi underbow parpol, atau dengan cara menghimpun mereka dalam organisasi pendukung yang perwujudannya justeru lebih menyerupai milisi-milisi sipil. Sewaktu-waktu mereka digerakkan untuk mengamankan kekuasaan dan kepentingan para “orang kuat lokal” atau “bos lokal” sebagai patronnya.
Ketiga, tata pemerintahan lokal yang terbentuk dijamin tidak akan mengabdi untuk kemashlahatan rakyat. Sebab “orang kuat lokal” atau “bos lokal” entah itu yang duduk di parlamen lokal, pelaku bisnis, terlebih lagi yang duduk di pemerintahan/birokrasi lokal—sebagaimana tesis John T Sidel—nalar dasarnya adalah menempatkan akumulasi kapital sebagai panglima, sekalipun itu memanfaatkan negara. Alih-alih mengabdi untuk kemashlahatan rakyat—mereka justeru memanfaatkan rakyat melalui logika negara dan demokratisasi.
Maka di taraf ini, “pengabdian untuk kemashlahatan rakyat” sekedar terminologi kampanye semata.
Lantas, bagaimana dengan dinamika politik lokal Sulsel yang kini sedang berputar menuju Pilgub 2013? Dapatkah dinamika pilgub 2103 ini dijelaskan dalam kerangka tesis Joel Migdal dan study John T Sidel tentang kiprah “orang kuat lokal” atau “bos lokal”? Adakah terasa gejala sepak terjang “orang kuat lokal” atau “bos lokal” dalam dinamika Pilgub 2013 di provinsi ini? Terhadap deretan pertanyaan itu, mari kita melacaknya secara bersama, dan jangan tanya pada rumput yang bergoyang.(*)

Oleh:
ABDUL KARIM
(Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi & Pendidikan Anak Rakyat (LAPAR) Sulsel)

Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved