Breaking News:

Perda Miras Makassar Batal Disahkan

Sejumlah anggota Pansus Ranperda RPT DPRD Kota Makassar meminta tempat penjualan minuman beralkohol atau miras ditutup

Laporan : Edi Sumardi Wartawan Tribun Timur

TRIBUN-TIMUR.COM-- Sejumlah anggota Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu DPRD Kota Makassar meminta tempat penjualan minuman beralkohol atau minuman keras (miras) ditutup. Alasannya, penenggak minuman keras orientasi tindakannya didominasi tindak kriminal dan keberadaan tempat penjualan miras telah meresahkan warga.

Namun, sebagian anggota Pansus menolak penutupan tempat penjualan miras karena mengilangkan mata pencaharian. Ranperda ini tak mengatur perizinan, namun retribusi.
Pro dan kontra ini muncul saat pembahasan Ranperda dalam rapat internal di gedung DPRD Kota Makassar, Jumat (30/12/2011).

"Kami mau mengurangi resiko akibat peredaran miras pada tingkat pengecer karena keberadaan pengecer telah meresahkan masyarakat. Kalau perlu semua tingkat penjualan miras ditutup," kata anggota Pansus Mudzakkir Ali Djamil dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Senada dengan Mudzakkir, anggota Pansus lainnya Mustagfir Sabry juga meminta semua tingkat penjual miras ditutup. Mustagfir beralasan sama.

Kategori tempat penjualan sesuai tercantum dalam Ranperda ini dibagi tiga, kategori satu meliputi hotel, cafe, dan bar. Kategori dua meliputi diskotik, karaoke, dan pun. Serta kategori tiga meliputi pengecer.
Tempat penjualan lain akan diatur dalam Peraturan Wali Kota Makassar.

"Sebagai anggota Pansus, saya juga memikirkan dampak yang ditimbulkan dari peredaran miras," ujar legislator dari Partai Demokrasi Kebangsaan ini.

Aturan penjualan miras juga diatur dalam Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Penjualan serta Perizinan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

"Saya juga minta Perda itu dicabut karena melegalkan penjualan miras," tambah Mudzakkir.
Anggota Pansus juga mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Keputusan Presiden ini berlaku di DKI Jakarta. Dalam keputusan ini diatur golongan dan standar mutu minuman beralkohol.

Anggota Pansus yang menolak, satu di antaranya Nelson Kamisi. Ia menolak penutupan tempat penjualan miras dengan alasan Ranperda hanya mengatur retribusi izin dan tidak mengatur soal izin penjualan.

"Protes mereka muncul karena perizinan tempat penjualan bukan soal retribusinya. Coba kita lihat dengan teliti Ranperda itu supaya dimengerti maksudnya," kata Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kota Makassar ini.

Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol diatur berdasarkan kategori tempat penjualan per tahun sejak izin diterbitkan. Kategori satu Rp 25 juta, kategori dua Rp 20 juta, dan kategori tiga Rp 15 juta.

Imbas munculnya pro dan kontra ini, Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu batal disahkan pada, hari ini. Rencananya akan disahkan pada awal tahun 2012.

Beredar kabar jika mayoritas anggota Pansus menyetujui penutupan tempat penjualan miras di Makassar. Namun, pro dan kontra muncul setelah aspek ekonomi diutamakan.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar Apriady mengatakan, Pemkot juga menyetujui penutupan tempat penjualan eceran atau pengecer. Sebab, pengecer menjual bebas kepada semua usia dan menjual secara bebas.

"Kalau penjual kategori satu dan dua sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 18 Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, kami dukung," ujarnya.

Penulis: Edi Sumardi
Editor: Muh. Taufik
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved