Tipologi Artikulasi Gerakan Wahdah Islamiyah

Tipologi Artikulasi Gerakan Wahdah Islamiyah: Dari Militansi hingga Transformatif-Emansipatoris

Penulis: CitizenReporter | Editor: Ridwan Putra

PADA 17-20 Desember 2011, Wahdah Islamiyah akan menyelenggarakan Muktamar ke-2 di Kota Makassar, kota kelahirannya. Gerakan ini merupakan rangkaian dari Yayasan Fathun Muin yang berdiri pada 1988 (23 tahun yang lalu) dan pada 2002 berubah menjadi ormas Islam.

Wahdah lahir dalam rangka merespons kebijakan Negara yang menerapkan azas tunggal Pancasila 1985, para tokoh yang mendirikan Wahdah Islamiyah adalah mereka yang menentang kebijakan Negara yang menerapkan azas tunggal, komunitas ini termasuk dalam barisan kelompok militan Islam.

Aktivisme gerakan-gerakan Islam mengikuti pola umum aktivisme gerakan Islam yang berkembang di belahan dunia lain dengan replikasi-replikasi tertentu, baik dalam bentuk tarbiyah maupun aktivisme dalam arti luas.

Wahdah Islamiyah memiliki corak tersendiri berkaitan dengan kecendrungan gerakannya, ia tidak menekankan corak lama pada nilai-nilai “ekslusivisme” Islam, tetapi memberi perhatian pada dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini dengan terlibat aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan keummatan secara langsung.
Tipologi artikulasi Wahdah Islamiyah tidak dapat dimasukkan ke dalam model tipologi gerakan Islam yang berkembang di Indonesia secara umum, yang oleh para pengamat mengklasifikasinya ke dalam tipologi gerakan Islam; ada yang bercorak fundamentalis, radikal, modernis, tradisionalis, liberal, idealis moderat, idealis kritis, akomodatif, kiri Islam, Islam puritan dan lain sebagainya, kendatipun klasifikasi tipologi artikulasi gerakan Islam yang tersedia dapat membantu memahami eksistensi Wahdah Islamiyah.

Dalam kaitan dengan tipologi ini, Wahdah Islamiyah mendayung antara kecendrungan pada satu kutub bergeser pada kutub yang lain, dari ekslusif bergeser ke inklusif sesuai dan sebangun dengan prinsip-prinsip gerakannya.

Ini berbeda dengan kecendrungan umum gerakan transnasional yang tetap berjuang pada keyakinan ideologi gerakan seperti memperjuangkan tegak khilafah Islamiyah, negara Islam atau usaha-usaha legal formal agama dalam kehidupan politik. Tipologi gerakan transnasional kadang-kadang termasuk dalam tipologi yang bercorak fundamentalis atau orientasi yang serba ideologis-simbolik-politik.

Tipologi artikulasi gerakan Islam ditentukan oleh kultur atau tradisi, tujuan dan manhaj suatu gerakan, kalau gerakan Wahdah Islamiyah mengambil corak yang rasional-inklusif, tentu muncul dari keyakinan dan cita-cita sosial gerakannya, setidaknya tipologi Wahdah Islamiyah dalam diklasifikasi dalam tiga kecendrungan berikut;

Dari Ekslusif ke Rasional-Inklusif
Gerakan Islam yang tumbuh dan berkembang di Indonesia merupakan manifestasi keimanan dan panggilan untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar. Dengan memahami akar sejarah Wahdah Islamiyah, maka gerakan ini pada dasarnya menerapkan bentuk aktivisme yang bersifat terbatas pada kalangan tertentu. Periode awal berdirinya, Wahdah Islamiyah merupakan organisasi yang “ekslusif”.

Kecendrungan ekslusivisme ini berlangsung antara proses “perpisahan” para aktivisnya dengan Muhammadiyah sejak 1986 hingga pelembagaannya pada 1988, tahun dimana proses ekspansi gerakan diintensifkan ke sejumlah basis, khususnya pelajar dan mahasiswa. Antara 1988-1991, perhatian diorentasikan pada pelajar SMA di Makassar, dan tahun 1991, ekspansi meluas dengan menggarap kegiatan keagamaan mahasiswa di kampus-kampus.
Inklusivisme mulai dikembangkan ketika berhasil melakukan ekspansi ke kampus-kampus di Makassar. Selain itu, aktivitas dakwah ke berbagai daerah intensif dilakukan, khususnya daerah-daerah yang ada di Sulawesi Selatan seperti Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Soppeng, Luwu dan lain sebagainya. Pergeseran sikap dari kecenderungan “bergerak di bawah tanah” pada periode 1988-1991, ke orientasi yang lebih terbuka, seiring dengan akomodasi negara terhadap Islam. Perubahan strategi dari orientasi yang bersifat “ekslusif” ke orientasi rasional inklusif didasarkan pada perubahan dalam struktur politik Indonesia.

Sejak akhir 1980-an, rezim mengalami perubahan kebijakan terhadap umat Islam, tepatnya setelah Soeharto memecat L.B. Moerdani dari jabatannya sebagai Panglima ABRI pada 1988 dan menggantinya dengan Try Sutrisno, beberapa bulan sebelum dilangsungkan Sidang Umum MPR. Pada Desember 1990, Presiden mengijinkan Prof. Dr. Ing B.J. Habibie menjadi ketua umum ICMI dan seterusnya kebijakan yang mengakomodasi Islam diterapkan, termasuk mencabut SDSB dan mengijinkan pelajar Muslimah mengenakan Jilbab di sekolah dan kampus-kampus.

Dalam situasi politik yang berubah itu, Wahdah mentransformasi gerakannya untuk menghilangkan kesan ekslusif, mendorong reformasi pemahaman keagamaan melalui suatu proses transfromasi dalam masyarakat Muslim dengan memilih “jalan tengah” dalam berdakwah amar ma’ruf nahi munkar yakni dengan jalan yang inklusif dalam berbagai bidang.

Sikap terbuka dalam mensosialisasikan ajaran Islam mengindikasikan kuatnya pemahaman akan pentingnya keterlibatan aktif dalam memecah problem sosial politik umat Islam. Menghindari pilihan yang bersifat radikal-ekslusif dalam berdakwah sebagai bentuk penerimaan atas perubahan orientasi kebijakan politik rezim berkuasa terhadap Islam, Wahdah Islamiyah mengembangkan program inklusif dengan menggarap program pemberdayaan dan pencerahan sebagai investasi sosio-politik bagi tersedianya infrastruktur yang akan mendukung terlaksananya nilai-nilai Islam pada level individu, keluarga, masyarakat dan bahkan pada level bangsa dan negara.

Dengan watak inklusifnya, Wahdah Islamiyah telah berkembang ke sejumlah daerah di Indonesia. Perkembangan Wahdah merupakan program nasional, bahkan dalam visi 2015 dinyatakan bahwa Wahdah Islamiyah akan menjadi gerakan Islam menasional dengan berdirinya gerakan ini pada seluruh ibukota propinsi seluruh Indonesia.

Dalam laporan Pimpinan Pusat Wahdah Islamiyah pada Muktamar I di Makassar tahun 2007 dinyatakan bahwa Wahdah Islamiyah telah berdiri di seluruh Sulawesi, Maluku Utara, Kalimantan Timur dan Selatan, DKI Jakarta, Yogyakarta, Bandung Jawa Barat, Nanggroe Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan juga tengah berdiri cabang persiapan pada sejumlah kabupaten/kota di berbagai propinsi.

Halaman
123
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved