Palestina Telah Merdeka?

Banyak negara telah mengakui kemerdekaan Palestina, termasuk Indonesia.Bahkan kini dukungan banyak negara kembali muncul kepada Palestina ketika berjuang untuk diterima sebagai Anggota Tetap PBB.

Seolah proklamasi dan pengakuan atas kemerdekaan Palestina menjadikan Negara itu ril merdeka.Bahkan kini, opini mengarah pada upaya perwakilan Palestina di PBB untuk menjadikan Palestina sebagai Anggota Tetap PBB sebagai solusi tuntas dan puncak.

Upaya perdamaian yang selama ini digagas oleh Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) dengan apa yang mereka namakan Peta Jalan Damai hamper sempurna.

Keinginan mereka untuk mewujudkan dua negara—yakni Palestina dan Israel—yang hidup berdampingan dalam ‘kedamaian’ hampir terwujud. Sebagian rakyat Palestina utamanya  Otoritas Palestina (Fatah) dan pendukungnya merasa lega dengan pemberian kemerdekaan dan pengakuan berbagai negara atas kemerdekaan itu. Bahkan kini, kemerdekaan itu ingin dilegalisasikannya dengan melalui keanggotaan tetap di PBB.

Benarkah Merdeka?
    Sesungguhnya, siapapun yang memahami sejarah krisis Timur Tengah dengan baik—khususnya Palestina—akan mengatakan bahwa apa yang terjadi hingga kini di Palestina, bukanlah sebuah kemerdekaan. Wilayah dan aktifitas penduduknya berada dalam kontrol dan kendali Israel.

Otoritas Palestina, baik Fatah maupun Hamas, lebih layak disebut penguasa tanpa kekuasaan. Kontrol atas listrik, air, bahkan berbagai kebutuhan fital lainnya, tetap berada di tangan Israel.Tak terkecuali mengenai urusan ibadah.

Untuk masuk ke wilayah Masjidil Aqsa sekalipun, warga Palestina harus melewati pemeriksaan pasukan Israel.Inikah kemerdekaan?

Sebenarnya, masalah hakiki dari krisis Palestina adalah perampasan tanah Palestina yang didalangi oleh Barat utamanya Inggris kala itu dengan tujuan untuk membentuk Negara—yakni Israel—yang memusuhi kaum Muslim di jantung wilayah kaum Muslim sendiri.Semua itu untuk menghalangi kaum Muslim yang dulunya merupakan bangsa yang satu; dengan bahasa yang satu, agama yang satu, dan harapan yang satu untuk bangkit kembali.
Negara Israel diadakan agar menjadi aktor yang menusuk kaum Muslim setiap kali kaum Muslim mulai hendak bangun, atau bahkan agar menusuk kaum Muslim sebelum kaum Muslim bangun (bangkit). Inilah masalah hakiki dari krisis Palestina.

AS, yang mewarisi kepemimpinan kapitalis dari Inggris, juga mewarisi tujuan ini.Oleh karena itu, AS dan Barat sesungguhnya tidak ingin menyelesaikan masalah Palestina secara tuntas. Sebab, penyelesaian tuntas masalah Palestina justru akan mendatangkan ancaman besar bagi mereka.

Mereka justru berusaha menjadikan krisis Palestina sebagai krisis yang berlarut-larut dan berkepanjangan sehingga menghabiskan energi dan memupus harapan kaum Muslim.Dengan begitu, pada saatnya nanti kaum Muslim kehabisan energi dan putus asa sehingga menerima setiap bentuk tawaran Barat yang mereka sebut sebagai solusi.Termasuk kemerdekaan Palestina.
Di samping itu, dengan berlarut-larutnya krisis Palestina, hal itu akan menyedot perhatian kaum Muslim agar tertumpah seluruhnya pada krisis Palestina dan melupakan masalah utama mereka, yaitu keterpurukan dan kemunduran akibat lenyapnya institusi kenegaraan mereka, yaitu Daulah Khilafah Islamiyah. Masalah itu juga akan melalaikan kaum Muslim dari memperhatikan berbagai makar kaum kafir Barat yang merampok kekayaan negeri kaum Muslim.

Veto Obama
Upaya Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang tetap terus mengupayakan agar Palestina diterima sebagai anggota tetap PBB bakal menemui kegagalan.

Walaupun sebagian besar Negara anggota PBB memberi persetujuan atau dukungan. Kegagalan itu bias terjadi jika Presiden Amerika Serikat Barack Obama, menveto usulan itu. Karena sebelumnya, yakni Rabu (21/9/2011), Obama menegaskan dukungan AS terhadap Israel dan memperingatkan bahwa permohonan Palestina untuk menjadi negara anggota tetap atau anggota penuh PBB merupakan tindakan sepihak dan karenanya tidak akan terwujud.

Komitmen untuk menveto usulan Abbas tersebut diungkapkan Obama saat menyampaikan pidato pada Sidang Majelis Umum Ke-66 PBB di Markas Besar PBB, New York.Ia mengatakan: “Komitmen Amerika bagi keamanan Israel tidak akan goyah. Amerika dan Israel memiliki persahabatan yang dalam dan akan terus berlanjut”.Inilah hakekat hubungan AS-Israel.

Saat ini, Palestina cenderung akan maju dengan opsi pertama, mengajukan permohonan sebagai negara anggota PBB.Itu berarti Palestina harus mendapat rekomendasi melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, yaitu dewan yang terdiri atas lima anggota tetap dengan hak veto—AS, Inggris, Perancis, China, Rusia—dan 10 anggota tidak tetap—Bosnia-Herzegovina, Brasil, Gabon, Jerman, India, Kolombia, Lebanon, Nigeria, Portugal, dan Afrika Selatan.

Pidato yang disampaikan Obama pada Rabu pagi itu semakin mempertegas niat AS untuk mengganjal Palestina di Dewan Keamanan dengan menggunakan hak veto. Resolusi hanya dapat disahkan jika setidaknya sembilan negara memberikan suara mendukung dan tidak ada veto dari satu pun anggota tetap Dewan Keamanan.

AS bersikeras bahwa negara Palestina merdeka dan berdaulat hanya dapat terwujud jika Palestina dan Israel mencapai kesepakatan melalui proses perundingan perdamaian.“Perdamaian… harus dicapai melalui perundingan. Dengan melakukan tindakan sepihak di PBB, Palestina tidak akan menjadi sebuah negara ataupun menentukan hak rakyatnya sendiri,” kata Obama.Inilah yang sebenarnya merupakan karakter AS, baik saat ini ketika dipimpin Obama, maupun sebelumnya.

Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama pada awal September 2010 berhasil menghidupkan kembali negosiasi perdamaian secara langsung antara Israel dan Palestina, yang sebelumnya terhenti selama dua tahun, yaitu dengan mempertemukan PM Israel Benyamin Netanyahu dan Presiden Mahmud Abbas di meja perundingan.
Namun, perundingan antara pemimpin Israel dan Palestina itu menjadi buntu karena pemerintahan Israel menolak memperpanjang “moratorium”—penghentian sementara pembangunan permukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang didudukinya di Tepi Barat.
Di tengah seruan masyarakat internasional, termasuk Kuartet mediator perdamaian di Timur Tengah (terdiri atas PBB, AS, Rusia, dan Uni Eropa), setelah tenggat moratorium berakhir, Israel kembali mengerahkan buldoser-buldoser untuk melakukan konstruksi permukiman di Tepi Barat.
Aksi-aksi provokatif Israel itu akhirnya memaksa Palestina membuat keputusan menarik diri dari perundingan langsung dengan Israel.

Tidak Butuh PBB
Ketika kita telah mengetahui secara benar dan mendalam masalah hakiki atau akar masalah krisis Palestina maka kita dapat menarik solusi tuntasnya.Solusi mendasar ini adalah solusi yang diberikan oleh Zat Pencipta Manusia, yakni Allah.Solusi tersebut dapat kita peroleh dengan merujuk pada nash-nash syariat.

Allah memerintahkan kita untuk merujuk dan mengembalikan permasalahan kita pada ketentuan Kitabullah dan Sunah Nabi-Nya (QS an-Nisa’ [4]: 59). Dengan demikian, solusi krisis Palestina ini harus kita kembalikan pada ketentuan syariat.
Jika masalah hakikinya adalah perampasan tanah Palestina—tanah kaum Muslim—oleh Yahudi yang didalangi oleh Barat maka solusinya adalah mengambil alih kembali tanah itu dan mengusir perampasnya (QS al-Baqarah [2]: 190-191).

Pembebasan tanah Palestina dari penjajahan Israel adalah salah satu masalah utama kaum Muslim. Jihad sebagai solusi harus dijadikan sebagai agenda pokok kaum Muslim dalam membebaskan Palestina, sekalipun akan menjadikan ribuan Muslim syahid di dalamnya. Inilah solusi tuntas yang sesuai dengan syariat Islam.

Namun agar solusi ini dapat dijalankan secara sempurna, harus ada pengerahan pasukan dan persenjataan kaum Muslim. Untuk saat ini, langkah praktis yang harus ditempuh jelas tidak akan terlaksana kecuali oleh negara, karena negaralah yang memiliki pasukan dan perlengkapan militer yang memadai. Bukan mengharap pada PBB, yang memang dibentuk hanya untuk kepentingan Barat imperialis. 

Bukan pula mengharap pada solusi demokratis dengan melalui apa yang mereka namakan ‘kemerdekaan’ yang penuh ilusi.
Oleh karena itu, kaum Muslim di seluruh dunia harus mendorong dan mendesak para penguasa Muslim, khususnya para penguasa di Timur Tengah, untuk bersama-sama mengirimkan tentaranya ke Palestina dalam rangka mengusir Israel.Merekalah yang bertanggung jawab, karena sikap diam merekalah krisis Palestina terus berlarut-larut.
Sementara itu, dalam tataran ideal, kaum Muslim harus terus berupaya mewujudkan negara Khilafah dan mengangkat seorang khalifah di tengah-tengah kaum Muslim. Khalifahlah yang nantiny akan mampu menyatukan gerak dan langkah seluruh kaum Muslim dalam menyelesaikan krisis Palestina dan berbagai krisis lain yang menimpa kaum Muslim.

Masalah Palestina adalah masalah kita.Solusi bukanlah kemerdekaan dengan konsekuensi hidup berdampingan dengan Israel.Bukan pula dengan menjadi Anggota Tetap PBB. Tapi solusinya adalahdengan melalui Khilafah dan Jihad, masalah Palestina ini akan selesai sampai ke akar-akarnya.(*)