F-Demokrat Tolak Penambahan Retribusi Pelayanan Pendidikan

Menurut FPD, dalam artikel kajian terhadap ranperda yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) ditemukan ketidakjelasan prinsip dan sasaran

Editor: Ridwan Putra
F-Demokrat Tolak Penambahan Retribusi Pelayanan Pendidikan
suasana rapat dewan tentang perda retribusi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Sulsel menolak penambahan retribusi pelayanan pendidikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel.

Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna Pemandangan Umum DPRD Sulsel terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang retribusi jasa umum dan retribusi perisinan tertentu di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumohardjo, Makassar, Rabu (21/9/2011).

"Terkait adanya penambahan retribusi layanan pendidikan. Fraksi Partai Demokrat tidak ingin layanan pendidikan mahal dan tidak proporsional karena adanya pungutan baru dari pemerintah," kata pembaca pemandangan umum FPD, Misrini Ilyas.

Salah satu misi pembangunan Sulsel yang dalam RPJMD 2008-2013 disebutkan bahwa salah satu hak dasar masyarakat adalah layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

Menurut FPD, dalam artikel kajian terhadap ranperda yang dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) ditemukan ketidakjelasan prinsip dan sasaran retribusi, terutama retribusi perijinan tertentu.

PD mempertanyakan kesesuaian prinsip dan sasaran retribusi jasa tertentu. FPD berharap agar penyusunan Ranperda memperhatikan unsur kesesuaian dengan perturan perundangan yang lebih tinggi.(*)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved