Sekda Kritik Bupati Bone

Amrullah mengatakan, kondisi birokrat di Bone sangat timpang. Pemerintah menempatkan orang pada struktur organisasi pemerintah yang bukan pada tempatnya dan orang-orang yang ditempatkan tidak kompeten," kata Amrullah kepada tribun-timur.com, Rabu (29/6/2011).

"Celakanya lagi, struktur lembaga pemerintah ternyata juga keliru. Masa litbang berdiri sendiri, mestinya kan litbang digabung Bappeda karena hasil penilitian Litbang itu nantinya akan menjadi bahan Bappeda untuk menyusun undang-undang. Ini baru satu contoh kasus ya dan masih banya kasus lainnya," kata Amrullah.

Sebagai orang yang tengah berada dalam proses birokrasi Kabupaten Bone, Andi Amrullah Amal lebih jauh mengungkapkan ketimpangan tatanan birokrasi yang dilakoni Bupati Bone dua periode HA Idris Galigo.

"Kita bisa melihat SKPD bentukan pemerintah saat ini yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Pasalnya dia yang memberi kewenangan kepada pihak yang bertugas namun pemerintah sendiri terlalu jauh mendikte mereka. Wah, ini kan aneh, masa ada tugas tanpa wewenang, maksudnya apa ini," kata Amrullah.

"Bupati mestinya tidak usah mencampuri urusan lembaga terlalu ke dalam, biarkan kami yang kerja sesuai kesepakatan sebelumnya dan bupati mestinya hanya bertindak pada level kebijakan saja dan kalau ada yang kurang baru ditambah, itu kerja bupati," kata Amrullah.(*/tribun-timur.com)