Kosgoro Kritik Pemerintahan Tapi Bela Menkokesra

"Kami merasa masih terlalu lambat penanganan ekonomi berbasis masyarakat. Ketika program yang menjadi prioritas Kosgoro, kami kecewa dengan upaya negara dan pemerintah dalam mengembangkan perekonmian kerakyatan," jelas anggota Fraksi Golkar DPR RI dalam konfrensi pers di Hotel Clarion, Makassar, Minggu (29/5/2011).

Syamsul menilai semangat perekonomian yang disusun usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan sesuai amanat Undang- undang Dasar (UUD) semakin jauh dari realisasi. "Pemerintah boleh menyatakan perekonomian tumbuh, ada pengurangan miskin, penyerapan tenaga kerja meningkat. Tetapi, fakta yang dirasakan masyarakat sebaliknya. Banyak yang merasa termasuk Kosgoro ekonomi rakyat tidak berjalan sesuai harapan," ujarnya.

Salah satu faktanya, kata Wakil Sekjen DPP Golkar tersebut, upaya pengucuran kredit usaha rakyat (KUR) belum berjalan dengan baik dikarenakan prosedur perbankan yang rumit serta ketidaktahuan masyarakat.

Syamsul menjelaskan pengembangan perekonomian masyarakat  menjadi prioritas Kosgoro 1957 secara nasional sesuai hasil musyawarah nasional (munas) termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan, serta pengembangan potensi dan sumber daya politik yang dimiliki kader Kosgoro.

Di sektor pendidikan, jelas Syamsul, UUD mengatakan warga negara berhak mendapatkan pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Namun, faktanya banyak warga masyarakat yang belum merasakan efek secara luas. Bahkan, ia mensinyalir saat ini pendidikan menjadi komoditas bisnis kalangan tertentu.

Selain itu, alokasi 20 persen dana pendidikan di APBN/ APBD belum sepenuhnya terealiasi bahkan cenderung tidak tepat sasaran mencerdaskan kehidupan bangsa. "Berdasarkan penelitian termasuk laporan belum sepenuhnya dilakukan penyelenggara pendidikan seperti dana BOS justru masih banyak dikeluhkan masyarakat. Kosgoro sebagai ormas akan mengawal penyelenggaraan pendidikan yang dari waktu ke waktu mendapat alokasi dana cukup besar," jelasnya.

Meski lantang menyuarakan kritik ke pemerintah, namun, Syamsul membela kinerja Ketua Umum DPP Kosgoro Agung Laksono yang saat ini menjabat sebagai menkokesra. Menurutnya, Agung sebagai menko hanya menjalankan fungsi koordinasi saja, sedangkan eksekusi program menjadi tanggungjawab penuh kementerian terkait seperti kementerian pendidikan nasional (kemendiknas), kementerian koperasi, dan lainnya.(*)