Hak Angket Pajak di DPR Gagal Total

Jakarta, Tribun - Usulan hak angket mafia pajak yang digagal oleh Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera akhirnya gagal total.

Melalui mekanisme voting di rapat paripurna DPR RI yang digelar Selasa (22/2) siang hingga tengah malam, sebanyak 266 anggota DPR menolak pembentukan panitia kerja sementara 264 suara lainnya menerima.
"Dengan ini kami umumkan, 264 orang menerima, dan 266 menolak angket pajak maka usulan hak angket pajak gagal," ujar Ketua DPR RI, Marzuki Alie, mengetuk palu keputusan paripurna tersebut  di gedung DPR, Jakarta, tadi malam
Gagalnya hak angket mafia pajak tersebut menunjukkan adanya perpecahan di Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Pengusung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Boediono.
Partai Golkar dan PKS mampu mengajak PDIP dan Hanura untuk mengusung hak angket tersebut.  
Namun perolehan suara yang diraih hanya 264. Itu pun sudah mendapat dua suara dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
 Sementara anggota setgab yang tetap solid menolak usulan tersebut selain Demokrat adalah Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ditambah dengan Gerindra.
Usulan hak angket mafia menggeliding menyusul munculnya kasus Gayus Tambunan, pegawai fungsional di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI yang disebut-sebut mendapatkan harta puluhan miliar rupiah dari hasil mafia pajak.   
Sudah Mengganggu
Sekretaris Setgab Syarif Hasan menyampaikan terima kasih atas dukungan PKB, PAN, PPP, dan Gerindra. Bagi mereka yang berjasa Syarif menegaskan akan ada reward. Namun bagi mereka di koalisi yang tidak sejalan yakni PKS dan Golkar akan ada hukuman.
"Kalau reward and punishment itu ada. Tapi yang memberikan Ketua Koalisi Pak Presiden SBY," kata Syarif usai menyaksikan jalannya voting terbuka tersebut.
Politisi asal Sulawesi Selatan (Sulsel) ini menjelaskan, Demokrat merasa terganggu dengan posisi PKS dan Golkar. Namun semua harus tetap berjalan walau ada gangguan.
"Kompsoisi Setgab ya dinamis bisa ditambah bisa dikurangi," imbuhnya. Dia menjelaskan, langkah PKS dan Golkar yang berseberangan dengan rekan koalisi yang lain pun dianggap sebagai sebuah gangguan."PKS dan Golkar berseberangan. Kalau sikapnya begini ya  mengganggu," tutupnya.

Secara mengejutkan duan anggota Fraksi (FPKB) DPR membelot dari kebijakan partainya yang menolak usulan hak angket (penyelidikan) mafia pajak. Lily Wahid dan Effendi Choirie, memilih mendukung usulan hak angket.
Dari 28 anggota FPKB yang hadir, hanya  Lily dan Effendi Choirie yang memberi dukungan terhadap usulan hak angket mafia pajak. Sedangkan 26 orang anggota FPKB lainnya menolak usulan yang dimotori Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
Tak pelak beberapa saat setelah menyatakan sikapnya yang kontroversial itu, Effendi Choirie langsung mendapat pesan pendek dari Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.  
"Ketua Umum  mengirim SMS (pesan pendek). Saya ditanya, kamu dapat apa dari Ical (Ketua Umum Partai Golar Aburizal Bakrie)," ujar Effendy kepada Tribunnews.
Tak lama menunggu, Effendy membalas SMS Muhaimin Iskandar. "Saya jawab, saya tidak kenal Ical, dan Ical juga mungkin tidak kenal saya. Saya tidak main uang dan main politik kekuasaan. Ini hanya hati nurani, siapa tahu ada manfaatnya untuk rakyat," urainya.
Mengapa ia berani berseberangan dengan kebijakan partai dan fraksinya? "Saya pakai hati nurani saja," katanya.
Mengenakan baju koko berwarna putih yang dibalut jas hitam, ia mengaku  keputusannya itu berangkat  dari subtansi masalah perpajakan. "Ini masalah mendasar bagi negara yang selama ini amburadul," ujarnya.
Kelompok penentang usulan hak angket mafia pajak menang tipis dibandingkan para pendukungnya. Setelah dilakukan voting terbuka dalam rapat paripurna DPR,  Partai Demokrat  sebagai lokomotif penenantang usulan hak angket, mendapat dukungan baru Fraksi Partai Gerindra sehingga menang tipis 2 suara.
Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Azis Syamsuddin mengaku telah melakukan lobi untuk menagih komitmen sejawatnya di parlemen. Namun mereka  justru berbalik badan yaitu menolak usulan hak angket.
"Kami melobi teman-teman yang semula tanda tangan mendukung usul hak angket, lalu menarik diri," katanya. Ia mengajak mereka bersikap konsisten. .
"Ini agar jangan sampai dianggap kita main-main politik. Kalau mereka anggap ini ada agenda politik, justru dengan sikap mereka lah ada agenda lain. Jangan saling baku tipu," katanya.
Fraksi Partai Demokrat memilih merapatkan barisan di Senayan. "Saya rapat di lantai IX DPR. Ya, kongkow-kongkow," papar Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa.
Namun ia sempat mengalami ketegangan sebelum voting berlangsung. "Memang agak sulit (melobi para pendukung angket) karena fraksinya mendukung, tapi belum tahu jumlah anggotanya yang hadir," katanya. (ade/yat)