MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM - Pakar civil society Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin Makassar Dr Adi Suryadi Culla menyoroti perilaku sejumlah politisi yang kerapkali menjadikan pesantren sebagai objek politis.

Sorotan Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Komunitas Sosial (Indonesia Indeks) itu saat menjadi narasumber dalam dialog bertema Peranan Pondok Pesantren Dalam Deradikalisasi Masyarakat di Pondok Pesantren GUPPI, Semata, Kabupaten Gowa, Rabu (22/2/2012).

"Salah satu akar persoalan radikalisasi pesantren adalah adanya kecenderungan pesantren itu dipolitisasi. Harusnya, pondok pesantren dibebaskan dari kepentingan politik," kata Dosen Ilmu Politik Pascasarjana Unhas itu

"Kepentingan politik hendaknya tidak merasuti pondok pesantren, jika kemudian ada radikalisasi dari pondok pesantren itu maka tentu ada tunggangan politik," tambah Ketua Jurusan Hubungan Internasional Fisip Unhas itu.

Selain Adi, hadir juga sebagai pembicara yakni Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Prof. Dr. Irfan Idris, MA, Pimpinan Pondok Pesantren MMU Guppi, Samata K.H. Abubakar Paka , dan Pimpinan Pondok Pesantren NU Bahrul Ulum, Gowa  Dr. Mahmud Suyuti, MAg .

Hadir pula sekitar 200an peserta dialog dari kalangan pesantren, organisasi pengajian, dan komponen masyarakat sipil lainnya.

Moderator dialog yang dihelat LeDO (Lembaga Demokrasi) Makassar bekerjasama dengan Indonesia INDEKS itu adalah dosen Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar Abdul Haris Hamid, SH, MH. (*/tribun-timur.com)