Makassar,Tribun-Timur.com--DPRD Sulsel menyetujui surat Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait rencana pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah dalam rapat badan musyawarah DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (27/1)

DPRD Sulsel akan membentuk panitia khusus (pansus) pemekaran Bone Selatan dan Luwu Tengah untuk mengawal pemekaran. Sebanyak 71 dari 75 anggota DPRD Sulsel (selain dari 4 unsur pimpinan) akan terlibat sebagai anggota pansus pemekaran.

"Ya semua anggota dewan kita bagi habis untuk menjadi habis karena jangan sampai ada dibilang ada anggota dewan tidak setuju pemekaran, kan mereka setuju semua," kata Ketua DPRD Sulsel Muh Roem usai rapat Bamus di Kantor DPRD Sulsel, Makassar, Jumat (27/1)

"Mulai Hari Senin pekan depan kita mulai bentuk anggota pansusnya dan akan diumumkan di rapat paripurna hari itu juga, jadi sekarang ini kita akan menyurati semua fraksi untuk itu,"tambah wakil ketua DPD Partai Golkar Sulsel itu.

DPRD Sulsel menargetkan, hingga tanggal 21 Februari sudah keluar rekomendasi. DPRD Sulsel akan berusaha sesegera mungkin untuk mencapai target tersebut.

"Kita upayakan bisa capai target itu, mudah-mudahan ya, tapi intinya itu bisa selesai dengan baik karena masalah ini kan banyak hal yang harus dibereskan misalnya di mana nanti letak kota kabupaten ini harus ada HPLnya, di mana kantor bupati, tanah perbatasannya bagaimana, pasti itu ada masalahnya yang harus ditinjau oleh DPRD Sulsel, harus diselesaikan," jelad mantan bupati Sinjai dua periode.

Setelah pansus menyelesaiakan terkait pemekaran kedua wilayah tersebut, maka akan diserahkan kepada Gubernur Sulsel untuk dibawa ke Kementerian dalam negeri.

"Jadi akan diproses lagi ke Kemendagri, di sini biasanya lama karena akan dikaji kemendagri dulu baru diundang-undangkan," kata anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel Ajiep Padindang.