Husni Yunus
Ketua MPM Muhammadiyah Sulsel
Melaporkan dari Yogyakarta

POLITIK anggaran yang dilakukan pemerintahan Indonesia penuh ketidakterbukaan. Padahal ketidakterbukaan penggunaan anggaran hanya akan mendorong terjadinya korupsi.

Untuk itulah rayat harus selalu mengkritisi penggunaan politik anggaran yang dilakukan pemerintah. Sehingga rakyat mengetahui bagaimana posisi anggaran, bagaimana alokasi dana serta pada akhirnya mengetahui apabila terjadi penyimpangan pengunaan anggaran tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haedar Nasir ketika memberikan sambutan dalam pembukaan Training Advokasi Anggaran di Balai Pendidikan Latihan Industri, Gedongkuning, Yogyakarta Senin (24/10/2011).
 
Pelatihan advokasi anggaran ini diselenggarakan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah bekerja sama dengan Pusat Stdudi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII. Diselenggarakan Senin-Rabu (24-26/10).

Pelatihan diikuti perwakilan pimpinan wilayah Muhammadiyah (PWM) di berbagai daerah seperti Semarang, Solo, Surabaya, dan Sulsel. Dari MPM Muhammadiyah Sulsel hadir masing-masing, saya, Nasrullah Rahim, Sukardi Mulyadi, Mahung Sangaji, dan Idham Khalid.

 "Saat ini politik anggaran penuh dengan ketidakterbukaan. Misalnya saja pada kasus Banggar. Dalam kasus tersebut terjadi trik, percaloan hingga adanya mafia. Dimna hal tersebuut mennyebabkan alokasi anggran yang berpeluang untuk dikorupsi. Untuk itulah harus selalu ada keterbukaan dalam penggunaan anggaran," jelas Haidar.

Dosen Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini menegaskan, masyarakat harus mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan. "Setiap sen uang rakyat yang digunakan harus dikritisi untuk apa uang tersebut digunakan," ujarnya.(*)