TRIBUN-TIMUR.COM - Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Program Menuju Indonesia Hijau, di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (10/8), dihadiri tiga menteri. Mereka yakni Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, dan Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta.

Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, sejumlah bupati dan wali kota se-Indonesia, serta pakar lingkungan.

Dari Sulsel, gubernur didampingi Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah, Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng, Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, Bupati Lutra A Arifin Junaedi, Bupati Lutra A Hatta Marakarma, dan Wakil Bupati Gowa Abd Razak Bajidu.
    
Gusti mengawali sambutannya memberi ucapan selamat kepada Gubernur Syahrul sembari mengapresisi atas keberhasilan mencatat berbagai penghargaan di bidang lingkungan hidup.
    
Seperti penghargaan museum rekor Indonesia (MuRI) atas rekor pemrakarsa dan penyelenggara transplantasi terumbu karang terbanyak dengan jumlah 22.220 stek yang disebar pada 110 pulau di Sulsel.
    
Hal itu, kata Hatta, menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia yang lebih hijau, baik dalam menjaga biota laut, maupun lingkungan sekitar kita.
    
Di acara yang sama, Menteri Kehutanan juga menilai Gubernur Syahrul sukses dengan menyandingkan sejumlah piagam penghargaan dan rekor MURI atas pemrakarsa dan penyelenggara kerja bakti massal dengan penanaman pohon secara serentak di 1.133 desa/ kelurahan, 180 kecamatan dan 24 kabupaten/ kota se-Sulsel.
    
"Jika semua Gubernur punya perhatian dan kesungguhan seperti Gubernur Sulsel ini maka aman dan sejahteralah bangsa ini," jelasnya. Program menuju Indonesia Hijau selain bertujuan meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah juga mensinergikan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang menjadi komitmen nasional dan internasional.
    
Program ini merupakan instrumen pembinaan dan pengawasan dibidang pengendalian kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Program ini telah dicanangkan Presiden RI lima tahun lalu dan telah dilaksanakan di 284 kabupaten/kota.(*/tribun-timur.com)