Kanal

Cegah Pimpinan SKPD Lakukan Korupsi, Bupati Gowa Gandeng Kejari

Laporan Wartawan Tribun Timur Wa Ode Nurmin

TRIBUN-TIMUR.COM,SUNGGUMINASA - Pemkab Gowa menggandeng Kejaksaan Negeri Gowa dalam bentuk MoU untuk mengawal semua program pemerintah dalam hal pencegahan hukum di semua SKPD.

Pengawalan ini dinilai Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan sebagai cara mendeteksi dini tindak pidana korupsi yang bisa terjadi di lingkup kepemimpinannya.

Penandatanganan itu berlangsung di Baruga Karaeng Pattingaloang, dengan dihadiri langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel Tarmizi, Kajari Gowa Susanto, unsur Muspida, semua pimpinan SKPD dan camat.

Tarmizi yang sedikit memberikan arahan, menjelaskan inti dari kerjasama ini yakni lebih pada tindakan pencegahan.

"skema dari kerja sama ini yaitu untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi sengketa. Khususnya dalam hal perdata dan tata negara. Kita akan siapkan bantuan hukum. Tujuannya jika ada sengketa perdata dan ketatanegara maka kita memberikan pertimbangan hukum," ujarnya.

Selain itu memberikan tindakan hukum lain atau menjadi fasilitator atau penengah jika ada sengketa antara Pemerintah Daerah (Pemda), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tujuan utama kerja sama ini untuk melakukan pencegahan karena memang bidang perdata ini lebih banyak bekerja di hulu sehingga sifatnya lebih kepada pencegahan. Intinya nanti bagaimana menyelamatkan aset keuangan negara atau pemerintah daerah dengan sedini mungkin," katanya.

Termasuk, bagaimana memulihkan aset negara dan menjaga wibawa pemerintah dalam hal mendampingi sengketa aset.

Sementara Bupati Gowa Adnan, mengungkapkan implementasi dari kerjasama ini adalah seluruh program pembangunan daerah akan diawasi secara ketat.

"Bentuk pengawasan yang dilakukan mulai dari perencanaan, anggaran, hingga pelaksanaannya. Sehingga seluruh target program pemerintah daerah dapat berjalan dengan lancar sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku," katanya.

Keterlibatan pengawasan Kejari Gowa dalam hal ini juga tentunya akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh unsur SKPD dalam menjalankan program-program pembangunan mereka.

Apalagi pengawalan ini didukung Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Tak hanya itu implementasi pengawasan juga dilakukan hingga ke ranah desa.

Olehnya kedepan seluruh calon kepala desa (Cakades) atau 64 desa yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akan dikumpulkan dan diberikan arahan terkait sistem kerja sama ini.

Penulis: Waode Nurmin
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur

Wanita Tewas Dalam Lemari Pernah Unggah Foto Bersama Pelaku, Sempat Usir dari Kos sebelum Dibunuh

Berita Populer