Kanal

Sekwan DPRD Makassar Diperiksa di Kejati, Wali Kota di SPN Batua, Legislator di Mabes Polri

Adwi Umar - TRIBUN TIMUR/ILHAM ARSYAM

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Adwi Awan Umar memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Rabu (12/9/2018).

Bersama Kasubag Humas DPRD Makassar, Andi Taufiq Natsir, Bendahara Setwan DPRD Makassar periode 2015-2016 Pieter Sampe, dan mantan Bendahara Setwan DPRD Makassar Taufik MS, Adwi Umar tiba pada pukul 10.00 wita.

Adwi Awan diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik di Ruang Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel, lantai V, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar.

Selain Adwi Awan, Pieter Sampe, dan Taufik MS juga ikut diperiksa. Taufiq MS menjabat Bendahara Setwan DPRD Makassar mulai 2017 sampai sekarang. Oleh penyidik kejaksaan, ketiganya diperiksa hingga pukul 15.00 wita.

"Beliau siap kooperatif dan taat hukum. Bukam diperiksa ya, tapi permintaan data dan keterangan soal dokumen perjalanan dinas dan reses," kata Kasubag Humas DPRD Makassar, Rabu (12/9/2018).

Setelah diperiksa kurang lebih dua jam, Adwi, Taufik MS, dan Pieter meninggalkan ruangan penyidik, lalu menuju Masjid Kejati Sulsel di depan samping kantor kejaksaan untuk salat dan istirahat.

Usai salat Duhur, Adwi Awan Cs kemudian makan siang di kantin kejaksaan. Taufiq Natsir dan sopir Adwi Awan juga ikut. Sekitar pukul 14.00-15.00 wita, penyidik kejaksaan memanggil dan memeriksa lagi ketiganya di ruang sama.

"Tadi sudah diambil keterangan. Pulang sekitar pukul 3," jelas Taufik.

Kasi Penkum Kejati Sulsel Salahuddin membenarkan bahwa Adwi diperiksa terkait perjalanan dinas dan reses anggota DPRD Makassar yang diduga fiktif.

"Benar hari ini tim melakukan pemanggilan terhadap sekwan untuk dimintai keteranganya," kata Salahuddin di Kejati Sulsel, Rabu (12/9/2018).

Selain kasus dugaan perjalanan fiktif dan reses, dewan Makassar juga dirundung masalah lain. Yaitu, sejumlah legislatornya diperiksa atas dugaan menerima fee atau uang jasa sebesar 30 persen dari camat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Kasus tersebut kini ditangani penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dugaan pemotongan fee 30 persen dana kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tahun anggaran 2017 lalu, itu juga telah menggiring 11 nama anggota DPRD Makassar sebagai saksi dan sudah diperiksa.

Kasus fee 30 persen yang ditandatangani penyidik Bareskrim Mabes Polri merupakan pelimpahan penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel. Sejak kasus itu bergulir, baik penyidik Polda maupun Mabes Polri, belum menetapkan seorang pun sabagai tersangka.

Padahal, dalam kasus fee 30 persen itu, penyidik Polda Sulsel sebelumnya telah memeriksa 24 saksi. Termasuk Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur

Video detik-detik Vicky Prasetyo Gerebek Angel Lelga sedang Selingkuh di Kamar Pukul 2 Dinihari

Berita Populer