Kanal

Cegah Pelanggaran Pemilu 2019, Bawaslu Luwu Surati Bupati

Abdul Latif Idris (kiri) dan Kaharuddin A (kanan). - desy/tribunluwu.com

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, Desy Arsyad

TRIBUBLUWU.COM, BELOPA - Jelang masa kampanye Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Luwu mengirim surat kepada Bupati Luwu, Andi Mudzakkar, Selasa (4/8/2018).

Surat tersebut berisikan penyampaian yang bersifat pencegahan di jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu.

Agar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Luwu tidak melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu.

Ketua Bawaslu Luwu yang juga Kordiv Pengawasan, Abdul Latif Idris mengatakan, surat tersebut sebagai bagian dari bentuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran akibat ketidak netralan ASN, perangkata desa, dan BPD di lingkup Pemkab Luwu.

"Surat itu sebagai bentuk pencegahan, kita berharap pihak-pihak yang telah dilarang dalam Undangan-undang untuk tidak terlibat politik praktis, sebab itu akan mencederai kualitas Pemilu 2019," katanya.

Sementara Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Luwu, Kaharuddin, menyampaikan dalam Undang Undang nomor 7 tahun 2017 sudah tegas tentang larangan dalam kampanye.

"Dalam undang-undang tersebut Pasal 494, kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ASN, apabila ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak 12 juta," ucapnya.

"Hukum itu harus dijadikan fraksis dalam tindakan. Ia harus dihidupkan dalam ruang publik sebagai bentuk keteladananan pada masyarakat," tutup Kahar.

-------
Ket: Ketua Bawaslu Luwu yang juga Kordiv Pengawasan, Abdul Latif Idris (kiri), dan Kordiv Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa Bawaslu Luwu, Kaharuddin (kanan).

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Anita Kusuma Wardana

Benarkah Mie Ayam Tugu Lilin Pajang Solo Pakai Pesugihan Pocong? Yuk Mampir ke Warungnya

Berita Populer