Kanal

LBH Apresiasi Putusan Hakim Atas Pembatalan Penetapan Ganti Rugi BPN

Ratusan warga Desa Kale Ko'mara melakukan sujud syukur di depan Pengadilan Negeri Takalar, Jalan Jenderal Sudirman, Pattallassang,Selasa (14/8/2018) siang. - ihsan/tribuntakalar.com

Laporan wartawan Tribun Timur, Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar dan Takalar selaku kuasa hukum warga Kale Ko’mara mengapresiasi putusan penetapan ganti rugi pembebasan lahan atas pembangunan Bendungan Pamukkulu.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar mengabulkan gugatan warga Desa Kale Ko’mara, Kabupaten Takalar melawan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Takalar.

Putusan ini dibacakan Selasa (14/08/2018) yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Wijayanto, Nur Rahman Fuadi selaku Hakim Anggota I dan Ria Handayani, selaku Hakim Anggota II.

"Kami sangat mengapresiasi putusan hakim yang telah mempertimbangkan pentingnya pemenuhan HAM dalam pembangunan Bendungan Pamukkulu," kata Kuasa Hukum warga, Edy Kurniawan Wahid, Selasa (14/08/2018).

Baca: Komisi Yudisial: Hakim Wajib Taati Kode Etik

Putusan Hakim itu juga disambut gembira oleh warga setempat . Mereka langsung sujud syukur usai mendengar putusan Hakim.

Putusan Hakim dibacakan membatalkan ganti rugi 4.000-10.000/meter sebagaimana yang ditetapkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

Hakim kemudian memutuskan ganti rugi menjadi 50.000/m tambah harga awal karena ganti rugi yang ditetapkan sebelumnya sangat rendah

Dalam gugatannya, warga Kale Ko’mara yang diwakili oleh kuasa hukumnya, LBH Lipang Takalar bersama LBH Makassar mendalilkan, pembangunan Bendungan Pamukkulu telah mengabaikan prinsip Hak Asasi Manusia.

Baca: Mahasiswi Unhas Jadi Korban Dibegal, LBH Unhas Warning Kepolisian dan Pemkot Makassar

Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob) sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekosob. Proses pelaksanaannya pun tidak transparan dan tidak partisipatif.

Bendungan Pamukkulu merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total nilai investasi 992 Miliar dibawah tanggungjawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I

Bendungan ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 81.3 M³, diharapkan dapat mengairi lahan seluas 6.430 Ha dan menghasilkan listrik sebesar 2,50 MW .

Secara tegas, dalam pertimbangan hakim berpendapat, penetapan biaya ganti rugi pembebasan lahan tidak manusiawi dan telah melanggar prinsip HAM khususnya hak atas kehidupan yang layak. (san)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Mahyuddin

Beredar Foto-foto Awal Penemuan Jasad Korban Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi, 2 Anak di Kamar

Berita Populer