Kanal

Dinamika Politisi Pasca-Jusuf Kalla Ajukan Uji Materil UU Pemilu ke MK

Joko Widodo dan Jusuf Kalla -

Oleh:

Syamsuddin Radjab

Staf Pengajar HTN UIN Alauddin Makassar dan Direktur Eksekutif Jenggala Center

TRIBUN-TIMUR.COM-Belakangan ini banyak sangkaan negatif yang mengarah ke Jusuf Kalla (JK) setelah mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam pengujian undang-undang yang dimohonkan oleh DPP Perindo pada Selasa (10/7) lalu. Partai Perindo ingin menguji penjelasan Pasal 169 huruf n UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dianggap bertentangan dengan Pasal 7 UUDN RI 1945.

Syak wasangka itu mulai dari kekuatiran munculnya otoritarian baru, mengkhianati amanat reformasi, membendung regenerasi kepemimpinan nasional hingga tuduhan serius melanggengkan dan mengamankan konglomerasi usaha JK yang memang berasal dari kalangan pengusaha atau saudagar.

Andaikata, JK tidak mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam permohonan judicial review DPP Partai Perindo mungkin dinamika politiknya tidak semarak seperti saat ini dan sidang-sidang MK akan berlangsung biasa-biasa saja seperti uji materi UU lainnya.

JK memang menghentak perpolitikan nasional menjelang penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 4-10 Agustus 2018 atau dua minggu kedepan. Ditengah para pimpinan parpol bermanuver bertemu satu dengan lainnya dan saling menjajaki kemungkinan kerjasama untuk mengusung pasangan calon masing-masing.

Yang dibuat bereaksi cepat bukan lah masyarakat, tetapi kalangan politisi dan orang-orang yang berminat menjadi calon pasangan Presiden Jokowi terutama partai koalisi dengan mendorong ketua umumnya sebagai calon wakil Presiden. Partai Golkar misalnya, bahkan menggalang penolakan itu melalui organ mantelnya dengan melakukan penggalangan wacana dipelbagai media.

Tidak sampai disitu, partai Golkar juga secara serial menggelar diskusi dipelbagai temapt dan merekrut “relawan Jokowi” agar mendukung kepentingannya yakni menjajakan Airlangga Hartarto yang saat ini sebagai ketua umum agar dipilih sebagai calon wakil Presiden oleh Presiden petahana Jokowi.

Sedari awal, saya sudah menyatakan bahwa sosok ketua umum Partai Golkar itu tidak memenuhi kriteria dan kualifikasi calon Wakil Presiden karena bukanlah tokoh yang memiliki pengaruh kuat dikalangan arus bawah. Di internal Golkar sendiri, juga bukan figur simpul kuat yang memiliki faksi tersendiri dengan pengaruh politik kuat.

Halaman
123
Editor: Anita Kusuma Wardana
Sumber: Tribun Timur

Benarkah Mie Ayam Tugu Lilin Pajang Solo Pakai Pesugihan Pocong? Yuk Mampir ke Warungnya

Berita Populer