Kanal

Polemik Berakhir, Pemkab Majene Dapat 50 % PI dari Blok Migas WK Sebuku

Pemerintah Kabupaten Majene, kembali menggelar pertemuan dengan pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, di gedung DPRD Sulbar, Jl. Abd Malik Pattanan Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Selasa (24/7/2018). Pertemuan tersebut menbahasan rencana pembagian dana Participating Interest (PI) Migas Blok Sebuku, yang sebelum menuai polemik, menyusul rencana gubernur Sulbar yang hanya akan memberi Pemkab Majene hanya 1%. - TRIBUN TIMUR/NURHADI

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Polemik rencana pembagian dana Partisipasi Interest (PI) Blok Sebuku antara Pemprov dan Kabupaten Majene, segera mendapatkan titik temu, pasca pertemuan di antara Pemprov Sulbar dan Pemkab Majene di Gedung DPRD Sulbar, Selasa (24/7/2018).

Pemkab Majene akan mendapatkan 50 % PI dari Wilayah Kejar (WK) Sebuku meski pertemuan antara Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar sebab tak dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar.

Hal itu berdasarkan surat dari Kementerian Sekertariat Negara RI Sekretariat Wakil Presiden nomor B-939/Ka.Setwapres/IE.02.00/07/2018 tanggal 18 Juli, perihal penjelasan arahan Wakil Presiden terkait PI 10% di Wilayah Kerja Sebuku.

Di mana dalam surat tersebut menjelaskan, Blok Migas WK Sebuku dan West Sebuku hak PI dan DBH untuk pemerintah kedua provinsi tersebut dibagi dua, masing-masing 50%. Demikian juga tingkat kabupaten terkait, yaitu Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Majene.

Dalam surat itu juga dijelaskan, terkait pembagian besaran hak PI di Blok Migas WK Sebuku dapat dipahami bahwa PI sebesar 10 persen dibagi seimbang (sama besar) baik ditingkat provinsi (Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat masing-masing 50%) dan tingkat kabupaten (Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Majene masing-masing 50% dari porsi masing-masing provinsi).

Terkait dana bagi hasil (DBH) Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat serta Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Majene, akan mendapatkan DBH secara seimbang (sama besar) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain undang-undang nomor 33 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005.

Arahan itu keluar, menyusul surat Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas nomor SRT-0128/SKKMI000/2018/SO tanggal 29 Juni yang meminta penjelasan terkait arahan Wakil Presiden sehubungan adanya perbedaan penafsiran antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Sulbar terhadap poin-poin hasil pertemuan notulensi rapat Wapres RI dan SKK Migas.

Kepala Biro Hukum dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Wahab Hasan Sulur saat ditemui usai mewakil Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar dalam pertemuan di gedung DPRD Sulbar mengatakan, ia bersama Asisten II dengan Staf Ahli guebrnur, akan membahas persiapan penandatanganan MoU antara Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar, sesuai dengan arahan Wakil Presiden.

"Tim-tim yang ada akan dipercepat untuk segera jalan melengkapi persyaratan untuk pengajuan kelengkapan surat minat ke pusat, sekaligus membentuk tim bersama sesuai dengan arahan Bupati Majene agar dapat sejalan sesuai dengan perintah dalam notulen rapat,"kata Wahab kepada wartawan.

"Pak Gubernur sudah menyerahkan sepenuhnya kepada saya mengenai keputusan ini, setelah mendapat informasi dari Wakil Presiden, ia memerintahkan untuk segera ditindak lanjuti dengan kesepakatan 50:50 persen. Artinya semua polemik yang ada itu selesai,"ujarnya menambahkan.

Sementara Bupati Majene H. Fahmi Massiara kepada wartawan mengatakan, sejak awal pihaknya sudah menegaskan bahwa 50:50 persen antara Pemprov dan Pemkab Majene sudah tidak bisa lagi di ganggu gugat karena itu adalah perintah dari pusat.

"Kalau pemprov mau bagi ke kabupaten lain, bagiannya pemprov yang harus dibagi. Jadi langkah sekanjutnya, kita sudah sampaikan ke Kabiro tidak usah lagi ada pertemuan, langsung saja tanda tangan 50:50 biar cepat selesai, tapi kalau kita mua tidak dapat bagian yah tidak usah ada kesepakatan karena itu yang melengkapi surat minat ke Jakarta,"kata mantan Camat Banggae itu.

Fahmi berharap, surat minat yang terdiri dari Perda pendirian perusahaan daerah, kemudian kesepakatan bersama antara Majene dan Pemprov dapat segera dipercepat dikirim ke pemerintah pusat. (*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas

Terekam Kamera Sosok Pria yang Diduga Selingkuhan Angel Lelga, Digerebek Vicky Berduaan di Kamar

Berita Populer