Kanal

OPINI: Problematika Tata Ruang Usai Pilwali Makassar

Rimba Arief ST MEng -

Oleh: Rimba Arief ST MEng
Pemerhati Tata Ruang Perkotaan / Wakil Ketua Ikatan Alumni Perencanaan Kota Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin

Peluit akhir Pilwali Kota Makassar telah usai.

Hasil rapat pleno perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar di MaxOne Hotel pada Jumat 6 Juli 2018 lalu, kolom kosong memperoleh suara sebanyak 300.795 (53,23 %) dan calon tunggal sebanyak 264.245 (46,77 %).

Ini sejarah baru dalam perhelatan pilkada. Terlepas dari kemungkinan adanya upaya gugatan oleh tim hukum paslon tunggal di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, faktanya KPU telah menetapkan pemilihan kembali kepala daerah Makassar akan pada pilkada serentak 2020 mendatang.

Bila MK menolak gugatan, maka berdasar Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) wali kota oleh menteri atas usul gubernur.

Artinya, Plt bertugas sementara waktu dalam memanajemen kota termasuk aspek tata ruangnya.

Mengacu pada berbagai regulasi baik UU No.30 tahun 2014, PermenHukHam No.1 tahun 2014 hingga surat kepala BKN No.K.26.30/V.20.3/99 semuanya mengatur tentang tugas dan wewenang Plt.

Baca juga: OPINI: Mengenal Had Kifayah

Baca juga: Zohri Raih Juara Dunia Lari 100 M di Finlandia, ADS: Singgung Peran Bob Hasan

Seorang Plt kepala daerah bertugas menjalankan sementara fungsinya dengan berbagai kewenangan dibatasi.

Misalnya: 1) Pengambilan kebijakan substansial yang berdampak pada anggaran; 2) Penjatuhan hukuman disiplin; 3) Penilaian kinerja pegawai; 4) serta pengambilan kebijakan mengikat lainnya.

Halaman
1234
Editor: Jumadi Mappanganro

Video detik-detik Vicky Prasetyo Gerebek Angel Lelga sedang Selingkuh di Kamar Pukul 2 Dinihari

Berita Populer