Kebut Ranperda LKPJ 2018, DPRD Mamasa Panggil OPD

TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) DPRD Kabupaten Mamasa memanggil Organisasi perangkat daerah (OPD).

Hal itu dilakukan menindak lanjuti Ranperda LKPJ Tahun 2018 yang diserahkan pemerintah daerah kepada DPRD Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, pada rapat paripurna sebelumnya.

Ketua Pansus LKPJ, DPRD Mamasa David Bambalayuk mengatakan, pemanggilan yang pihaknya lakukan, untuk melihat sejauh mana laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD tahun 2018 oleh OPD.

"Kita mau tahu apakah penggunaan APBD tepat sasaran atau tidak, sehingga kita lakukan pemanggilan," tutur David, Selasa (16/7/2019) siang.

Dalam tindak lanjut ranperda LKPJ ini, pihaknya juga telah memanggil Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Mamasa.

Kata dia, pemanggilan terhada Bawaslu dianggap harus, alasannya karena pada Pilkada 2018, Bawaslu cukup banyak menggunakan APBD.

"Tidak ada yang terkecuali, semua yang menggunakan APBD, itu semua akan kita panggil," katanya.

Lanjut David, semua OPD akan diminta pertanggung jawabannya, sebagai bentuk pengawasan oleh DPRD.

Ia menyebutkan, sejak dua pekan terakhir, hampir semua OPD sudah dipanggil, masih tersisa kurang lebih lima OPD yang belum dimintai pertanggung jawaban.

Pekan ini, pemanggilan bagi semua OPD ditarget akan selesai.

Setelah semua OPD dipanggil, selanjutnya, Ranperda LKPJ akan dibahas di tingkat komisi.

Sebelum kemudian disahkan menjadi peraturan daerah LKPJ 2018.

Laporan wartawan @rexta_sammy