Diciduk KPK, Segini Harta Kekayaan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dalam Laporan LHKPN
Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN yakni tanggal 8 Mei 2015, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepulauan Riau.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM-Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lima orang lainnya, Rabu (10/7/2019).
Penangkapan Nurdin Basirun cs diduga terlibat transaksi terlarang terkait perizinan reklamasi.
Dilihat dari situs acch.kpk.go.id, Nurdin termasuk taat dalam menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di setiap jenjang karirnya sebagai pejabat publik.
Baca: 5 Fakta Gubernur Kepri Nurdin Basirun Kena OTT KPK, Diciduk saat Baru Saja Rayakan Ulang Tahun
Baca: TRIBUNWIKI: Hadir di Istana Bogor Tapi Tak Penuhi Panggilan KPK, Ini Profil Enggartiasto Lukita
Baca: Mantan Wakapolda Sulsel Ini Daftar Jadi Calon Pimpinan KPK di Hari Terakhir, Datang Naik Taksi
Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN yakni tanggal 8 Mei 2015, saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Kepulauan Riau.
Tercatat, total harta kekayaannya saat itu Rp 6.262.965.447.
Mayoritas hartanya adalah harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp 4.683.119.564.
Terdapat 10 tanah maupun bangunan yang seluruhnya berada di Kabupaten Karimun.
Sedangkan harta bergerak yang dia miliki berupa alat transportasi senilai Rp 380 juta.
Ketua DPW Partai Nasdem Kepri itu dilaporkan memiliki mobil Honda CRV keluaran 2005 dan Honda Jazz perolehan tahun 2013.
Ia juga memiliki logam mulia senilai Rp 200 juta dan benda bergerak lainnya senilai Rp 260 juta.
Terakhir, giro dan setara kas milik Nurdin yang dilaporkan ke KPK sebesar Rp 739.845.883.
LHKPN tersebut menunjukkan bahwa Nurdin tak memiliki utang maupun piutang.
Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Provinsi Kepulauan Riau, Rabu malam.
Salah satu yang diamankan adalah Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun.
"Kepala daerah di tingkat provinsi ya. Kemudian Kepala Dinas yang mengurus bidang kelautan, kemudian ada Kepala Bidang, PNS dan pihak swasta yang kami periksa dan kami klarifikasi di Polres," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu malam.
