Pemerintah Tolak Gerakan People Power, Begini Reaksi Pemuda
People power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.
Penulis: Hasan Basri | Editor: Ansar
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gerakan people power yang digagas sejumlah tokoh politik pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dinilai bisa menciptakan instabilitas negara.
People power itu rencananya akan dilakukan pada 22 Mei 2019, saat KPU mengumumkan dan menetapkan pemenang Pemilihan Umum 2019.
People power dinilai bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan bangsa sehingga mendapat penolakan dari sejemlah pihak.
Termasuk di Sulawesi Selatan (Sulsel), tokoh pemuda dan masyarakat kompak menolak gerakan tersebut.
Tahan Laju Inflasi Jelang Idulfitri, BI Sulsel Kumpulkan Mubaligh di Kantornya
Dewan Masjid Indonesia Gelar Isyef Ramadan Khatam Fest, Menpan Harap Ini
Ketua KNPI Sulsel Imran Eka Saputra mengatakan, gerakan people power merupakan gerakan politik yang tidak mau mengakui keputusan lembaga negara.
Ditambah lagi dengan munculnya gerakan Intoleran yang ingin mengubah falsafah dan budaya negara yang dinilai dapat menjatuhkan citra bangsa Indonesia.
"Hal tersebut sangat berbahaya, dapat menyebabkan instalitas bangsa menurun dikarenakan gerakan tersebut dapat merugikan masyarakat dan Bangsa ini," kata Imran.
Hal itu dikatakan Imran pada diskusi yang digelar bidang PSDA PB HMI dengan tema, Positive People with Positive Power, Kekuatan Membangun Generasi Muda di Hotel Santika Makassar, Jumat (17/5/2019), dalam rilisnya.
Imran mengajak generasi muda untuk tidak terpengaruh dengan isu tersebut. Sebab, pemuda merupakan pionir dalam pembangunan bangsa.
Lagi pula, kata Imran, gerakan pemuda saat ini sudah tergerus seiring perkembangan teknologi.
Dewan Masjid Indonesia Gelar Isyef Ramadan Khatam Fest, Menpan Harap Ini
"Banyaknya informasi yang masuk dari luar diiringi dengan tidak adanya filter dalam diri pemuda membuat gerakan Generasi Pemuda sudah menurun," ujarnya.
Sementara Dosen Pasca Sarjana Unkris Ade Reza Hariyadi menyampaikan, perlunya metode konsesus dan pendekatan konstitusional dalam penyelesaian konflik pasca pemilu.
Upaya menggunakan kekuatan massa dalam gerakan ekstra parlementer berpotensi menciptakan gejala sosial dan konflik horizontal antar masyarakat.
Untuk itu, Ade mengimbau kepada para pemuda khususnya di Sulsel agar tetap menjaga persatuan.
"Oleh karena itu para aktivis pemuda sulsel mesti mempromosikan pikiran-pikiran yang konstruktif dan menentang setiap tindakan yang bisa memecah bela persatuan," katanya.
