KPPU Selidiki Kasus Diskriminasi Driver Layanan Transportasi Online

"Untuk penyelidikan indikasi diskriminasi lmasih tetap berjalan. Kita tunggu hasil tim di Jakarta ini sudah karena dianggap kasus nasional,"

KPPU Selidiki Kasus Diskriminasi Driver Layanan Transportasi Online
HANDOVER
Mantan Ketua KPPU Kantor Perwakilan Makassar yang sekarang bertugas di Medan, Ramli Simanjuntak 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mendalami maraknya perang tarif hingga promo jor-joran operator penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi.

Mantan Ketua KPPU Kantor Perwakilan Makassar yang sekarang bertugas di Medan, Ramli Simanjuntak mengatakan, selain mendalami perang tarif, KPPU juga memonitoring perlakuan diskriminasi salah satu penyedia layanan transportasi onlin terhadap mitra driver mereka.

"Untuk penyelidikan indikasi diskriminasi lmasih tetap berjalan. Kita tunggu hasil tim di Jakarta ini sudah karena dianggap kasus nasional," kata Ramli via pesan WhatsApp, Rabu malam (15/5/2019).

Ini Identitas Terduga Pelaku Mutilasi di Pasar Besar Malang, Telapak Kaki Korban Jadi Petunjuk

Catatan Imam Shamsi Ali: Puasa Itu Membangun Keseimbangan

Diketahui Penyedia layanan dari negeri tentangga menjalankan pola diskriminasi terhadap para driver mitra kerja mereka di Medan.

Dalam praktiknya, aplikator berbagi tumpangan lebih memprioritaskan memberikan pesanan bagi mitra pengemudi yang berada di bawah naungan salah satu perusahaan, dari pada mitra yang belum tergabung dalam naungan anak perusahaan tersebut.

Perlakuan diskriminasi ini, telah memicu terjadinya aksi unjuk rasa mitra pengemudi di Medan.

“Tim nya sedang bekerja. Jadi kita tunggu aja. Masih dalam penyelidikan, jadi belum mau dibuka,” tulis Ramli.

Terkait aksi perang tarif yang terindikasi ke arah monopoli, dia menyebutkan, belum ada temuan yang mengarah ke dugaan tersebut. Namun demikian, pihaknya tetap memonitor dampak perang tarif yang jor-joran tersebut.

Pemerintah sebelumnya memberlakukan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.

Diduga Selingkuh dan Tidak Profesional, 42 Hakim Terancam Sanksi

Dalam pemberlakuan tarif baru ojek online, pengamat menilai, aktivitas ini memicu masih berlangsungnya perang tarif, promo dan diskon antar penyedia layanan ojek online saat ini.

Halaman
12
Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved