Diduga Selingkuh dan Tidak Profesional, 42 Hakim Terancam Sanksi

Jumlah rekomendasi ini meningkat lebih dari 100% bila dibandingkan Januari-April 2018 yang hanya berjumlah 20 rekomendasi sanksi.

Diduga Selingkuh dan Tidak Profesional, 42 Hakim Terancam Sanksi
hasan/tribuntimur.com
Ketua Komisi Yudisial RI,Jaja Ahmad Jayus 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Sepanjang Januari-April 2019, Komisi Yudisial  merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Jumlah rekomendasi ini meningkat lebih dari 100% bila dibandingkan Januari-April 2018 yang hanya berjumlah 20 rekomendasi sanksi.

Ketua Komisi Yudisial RI,Jaja Ahmad Jayus mengatakan, peningkatan rekomendasi sanksi ini memiliki konsekuensi bahwa KY tegas dalam penegakan pelaksanaan KEPPH untuk menjaga kemuliaan profesi hakim.

Bank Muamalat Butuh Suntikan Rp 2 Triliun

TRIBUNWIKI - Kembali Akrab dengan Mantan Istri, Evelyn Nada Anjani! Ini Profil Aming

"Hal ini sebagai upaya KY dalam melakukan perbaikan di dunia peradilan. Namun, rekomendasi sanksi KY ini terhambat karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti usulan sanksi KY ini," sebutnya.

Adapun jasil penanganan laporan masyarakat yang masuk ke KY kemudian diputuskan dalam Sidang Pleno untuk menentukan apakah hakim terlapor terbukti atau tidak terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

KY merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada 42 hakim terlapor yang didominasi sanksi ringan, yaitu terhadap 31 hakim terlapor.

Sanksi ini diharapkan dapat dijadikan pembelajaran oleh hakim terlapor agar 
dapat menjaga kemuliaan profesinya.

Untuk rincian sanksi ringan, KY memberikan teguran lisan terhadap 5 orang hakim, teguran tertulis terhadap 8 orang hakim, dan pernyataan tidak puas secara tertulis terhadap 18 hakim. 

Untuk sanksi sedang yang direkomendasikan KY dijatuhi terhadap 7 hakim terlapor. 

PKPI dan Perindo Takalar Laporkan Dugaan Kecurangan Pemilu ke Bawaslu Takalar

Dengan rincian, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun terhadap 3 orang hakim, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun terhadap 1 orang, dan nonpalu paling lama 6 bulan terhadap 3 orang

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Ansar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved