Ketua MUI Takalar Khawatir Issu People Power Bisa Pecahkan NKRI

Terkait hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Takalar, menghimbau warga Kabupaten Takalar, agar jangan terprovasi dengan issu People

Ketua MUI Takalar Khawatir Issu People Power Bisa Pecahkan NKRI
Darullah/Tribun Timur
Ketua MUI kabupaten Takalar, Hasid Hasan Palogai SH MA, Selasa (14/5/2019).

TRIBUNTAKALAR.COM, TAKALAR - Pemilu 2019 sudah usai dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan  telah selesai melakukukan rekapitulasi dan penghitungan suara pemilu.

Belakangan ini muncul di sejumlah daerah akan ada pengerahan aksi yang akan dilakukan oleh oknum warga menjelang penetapan hasil pemilu mendatang dengan nama sebutan People Power.

Baca: Yuk Daftar Beasiswa BCA Finance, Tiap Semester Dapat Rp 3 Juta hingga Lulus, Cek Persyaratannya

Baca: Setelah Kehabisan Obat, RSUD Lanto Dg Pasewang Mulai Layani Pasien

Terkait hal itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Takalar, menghimbau warga Kabupaten Takalar, agar jangan terprovasi dengan issu People Power.

Dikutip TribunTakalar.com dari Wikipedia, people power merupakan istilah politik yang menunjukkan kekuatan masyarakat untuk menjatuhkan setiap gerakan sosial yang otoriter, Selasa (14/5/2019) siang.

Sebagai pimpinan ormas, Ketua MUI Takalar, Hasid Hasan Palogai, mengharapkan agar menjaga persaudaraan antar ummat, menjaga keutuhan bangsa dan tanah air negara Republik Indonesia.

Ketua MUI kabupaten Takalar, Hasid Hasan Palogai SH MA, Selasa (14/5/2019).
Ketua MUI kabupaten Takalar, Hasid Hasan Palogai SH MA, Selasa (14/5/2019). (Darullah/Tribun Timur)

Ia juga menjelaskan bahwa people power adalah ancaman, jika memang terjadi sangatlah berbahaya.

"Jangan terpancing dengan issu-issu yang bermuatan provokatif yang bisa memecah bela persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Penggiringan issu people power ditengarai oleh hasil pemilu 2019 yang mana KPU Republik Indonesia di klaim melakukan kecurangan.

“Apabila ada hal yang dinilai curang atau apapun itu, maka haruslah diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku, kita hormati keputusan penyelenggara pemilu yaitu KPU, ” ungkapnya. (TribunTakalar.com)

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, Darullah, @uul_darullah

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur:

Follow juga Instagram Tribun Timur:

 

A

Penulis: Darullah
Editor: Syamsul Bahri
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved