Jaksa Belum Siap Tuntut Tiga Unsur Pimpinan DPRD Enrekang, Ini Alasanya

Sidang pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa unsur pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang, digelar di Pengadilan Tipikor Makassar

Jaksa Belum Siap Tuntut Tiga Unsur Pimpinan DPRD Enrekang, Ini Alasanya
TRIBUN TIMUR/HASAN BASRI
Salah satu unsur pimpinan DPRD Enrekang sedang jalani sidang di Pengadilan Makassar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar, Selasa (14/05/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Sidang pembacaan tuntutan terhadap tiga terdakwa unsur pimpinan DPRD Kabupaten Enrekang, digelar di Pengadilan Tindak Pidana korupsi Makassar, Selasa (14/05/2019).

Ketiga terdakwa itu yakni, Mantan Ketua DPRD Enrekang Banteng Kadang, Wakil Ketua 1 DPRD Arfan Renggong, Wakil Ketua II Mustiar Rahim.

Mereka merupakan tiga dari tujuh terdakwa dalam kasus dugaan korupsi dana bimbingan teknis (Bimtek) DPRD Kabupaten Enrekang anggaran 2015/2016 senilai Rp 3,6 miliar.

Baca: Butuh Bantuan Polisi di Enrekang, Ini Nomor Teleponnya

Baca: Galang Donasi untuk Gaza, 12 Syal Palestina Laku Rp 12 Juta di Masjid Agung Enrekang

Baca: Bupati Enrekang Bertemu Rektor dan Politisi di Warkop Makassar, Ada Apa?

Namun demikian, menurut Kuasa Hukum Terdakwa Hendra Firmansyah, agenda persidangan itu batal digelar. Pengadilan Negeri Makassar menunda sidang hingga pekan depan.

"Materi tuntutan Jaksa Penuntut Umum belum siap, jadi sidangnya ditunda pekan depan," kata Hendra Firmansyah kepada Tribun, siang.

Sementara untuk empat terdakwa lainnya yakni  Sekretaris Dewan (Sekwan), Sangkala Tahir dan tiga penyelenggara proyek Gunawan, Nawir  dan Nurul, tetap dilanjutkan, dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Sebelumnya, dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPu) dibacakan menyebutkan pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tahun anggaran 2015-2016 yang dilakukan terdakwa  sebagian fiktif.

Pasalnya,  kegiatan bimtek di tujuh kota di Indonesia  tak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Selain itu, jenis kegiatan bimtek yang dijalankan para terdakwa  juga dinyatakan tak ada rekomendasi dari Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kegiatannya tak memenuhi syarat dan tak memiliki legalitas.

"Jadi mereka tidak mengikuti aturan dan surat edaran Pemendagri. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan tidak sah," kata JPU Mudatsir kepada wartawan.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved