Ribuan Warga Binaan Lapas dan Rutan Makassar Dipastikan Tak Bisa Mencoblos

Menurut Komisoner KPU Makassar, Endang Sri bahwa dari hasil rapat pleno DPTb untuk pemilih di Lapas dan Rutan Makassar sebanyak 435 orang.

Ribuan Warga Binaan Lapas dan Rutan Makassar Dipastikan Tak Bisa Mencoblos
hasan/tribun-timur.com
Endang Sari usai melakukan sosialisai Pemilu di warga binaan Rutan Kelas 1 Makassar, Senin (15/04/2019) sore. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ribuan warga binaan di Lembaga Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan dipastikan bakal  menjadi penonton pada Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019 mendatang.

Warga binaan yang mendekam di balik jeruji besi  kehilangan hak pilihnya karena tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) tahap  tiga per tanggal Senin 15 April 2019 hari ini.

Menurut Komisoner KPU Makassar, Endang Sri bahwa dari hasil rapat pleno DPTb untuk pemilih di Lapas dan  Rutan Makassar sebanyak 435 orang.

"DPTb di Lapas dan Rutan Makassar sebanyak 435 pemilih," kata Endang Sari usai melakukan sosialisai Pemilu di Rutan Kelas 1 Makassar, Senin (15/04/2019) sore.

Sosialisasi diikuti puluhan warga binaan. Warga binaan ini merupakan tahanan Rutan Kelas 1 Makassar yang ditahan karena terlibat berbagai kasus pidana.

Sementara dari data yang diperoleh  di Rutan Kelas 1 Makassar   sebanyak  2.300 warga binaan  wajib pilih. Begitupun dengan Lapas Kelas 1 Makassar ada sekitar 949 warga binaan wajib pilih atau berada pada usia 17 tahun ke atas.

Endan Sari mengatakan banyaknya warga binaan yang tidak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pemilu tahun ini, pihaknya sudah berupaya mencari solusi agar bisa menyalurkan hak pilihnya termasuk melakukan perbaikan melalui DPTb serta kebijakan  Daftar Pemilih Khusus (DPK).

KPU menjalankan  sesuai dengan hasil rapat pleno penetapan  DPTb, termasuk pemilih warga binaan baik di Lapas dan Rutan Kelas 1 Makassar.

Selain itu berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang bagi pemilih yang ingin pindah memilih diberikan tujuh hari sehari sebelum hari pencoblosan dengan beberapa  ketentuan.

Seperti memiliki kebutuhan khusus, menjalakan tugas, termasuk warga binaan asalkan memiliki identitas, KTP elektronik, SIM, paspor maupun Surat Keterangan (Suket) perekaman e-KTP.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved