KPU Pinrang Sampaikan Isi Surat Edaran KPU RI Terkait Penyelenggaraan Pemungutan Suara

KPU Pinrang mengumumkan isi surat edaran KPU RI terkait penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

KPU Pinrang Sampaikan Isi Surat Edaran KPU RI Terkait Penyelenggaraan Pemungutan Suara
TRIBUN TIMUR/HERY SYAHRULLAH
Pelipatan Surat Suara Pemilu 2019 di Kantor KPU Pinrang 

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pinrang mengumumkan isi surat edaran KPU RI terkait penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2019.

Surat Edaran itu bernomor : 653/PL.02.6.-SD/06/KPU/IV/2019.

Divisi Teknis KPU Pinrang Yudiman mengatakan, adapun isi dari surat edaran tersebut, di antaranya saksi yang masuk di TPS wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pemungutan suara dilaksanakan.

Baca: Pemilu 2019 Wakil Bupati Jeneponto Paris Yasir Akan Mencoblos di TPS Ini

Baca: Jelang Pemilu 2019, Kapolres Luwu Utara Ajak Warga Tidak Golput

Baca: Mahasiswa Desak Pemprov Sulbar Tuntaskan Jalan Poros Ulumanda Majene

Jika terdapat perbedaan saksi, maka yang berhak mengikuti proses rekapitulasi hasil penghitungan suara adalah saksi yang ditunjuk dari Pimpinan Parpol dan pasangan calon atau tim kampanye tingkat di atasnya.

"Jika terdapat saksi membawa surat mandat dalam bentuk fotocopy atau tanda tangan elektronik, saksi hanya dapat menghadiri rapat penghitungan suara dengan ketentuan surat mandat yang asli sudah diterima KPU," jelas Yudiman dalam rilis yang diterima TribunPinrang.com, Kamis (11/4/2019).

Selain itu, surat edaran itu juga berisi tentang penjelasan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak dapat menunjukan KTP El atau identitas lainnya, tetap diperbolehkan menggunakan hak pilih dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa Formulir Model C6 KPU yang dibawa sesuai dengan pemilih yang bersangkutan.

Sedangkan pemilih yang terdaftar dalam DPTb dan tercantum namanya dalam Formulir Model A4 KPU, namun tidak dapat menunjukkan Formulir A5 KPU, juga tetap bisa menggunakan hak suaranya.

"Dengan ketentuan petugas KPPS memastikan bahwa KTP El atau identitas lainnya sesuai dengan identitas pemilih yang bersangkutan," papar Yudiman.

Ia menambahkan, surat edaran itu juga mengulas soal surat suara yang tertukar.

Jika ada surat suara yang tertukar dengan surat suara dari dapil lainnya, maka Ketua KPPS harus mengumpulkan dan menghitung jumlah surat suara tersebut untuk dikategorikan sebagai surat suara yang tidak terpakai.

Halaman
12
Penulis: Hery Syahrullah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved