Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemkab Luwu Timur Libatkan KPK

Pemkab Luwu Timur terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan non pajak.

Optimalkan Penerimaan Pajak, Pemkab Luwu Timur Libatkan KPK
Humas Luwu Timur
Bupati Luwu Timur, Thorig Husler, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, sejumlah kepala BPN di Sulsel foto bersama Pimpinan KPK RI, Basariah Panjaitan di Ball Room Hotel Four Point Sheraton Makassar, Senin (9/4/2019). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah dari sektor pajak dan non pajak.

Senin (9/4/2019) di Ball Room Hotel Four Point Sheraton Makassar, Bupati Luwu Timur, Thorig Husler, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN/ATR) Luwu Timur, Marthen Rante Tondok dan Direktur Utama Bank Sulselbar, Muh Rahmat sudah melakukan penandatanganan MoU.

Tandatangan MoU disaksikan pimpinan KPK, Basariah Panjaitan, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah dan Kepala Kanwil BPN Sulsel, Dadang Suhendi. KPK turut digandeng dalam kegiatan ini.

Baca: Bupati Takalar Harap Guru Olahraga Cetak Atlet Muda Berprestasi

Baca: Usaha Barbershop di Selayar, Andi Asri Raup Omzet Rp 500 Ribu Per Hari

Baca: DPRD Sulbar Temukan Indikasi Pelanggaran Pada Pengembangan Peternakan Sapi di Beroangin

Husler mengatakan, penandatanganan MoU merupakan langkah tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak.

"Saya berjanji akan menindaklanjuti kesepakatan MoU ini agar penerimaan daerah bisa lebih optimal lagi," kata Husler kepada TribunLutim.com, Rabu (10/4/2019) pagi.

Nurdin Abdullah mengatakan, kemudahan pelayanan adalah bentuk kepedulian pemerintah dan sudah menjadi harapan pengusaha.

"Mestinya dipahami bersama kalau izin dipermudah, investasi akan terus berkembang, lapangan kerja terbuka dan tentu akan berdampak pada pemasukan pajak,"

"Alhamdulilah, selama empat bulan terakhir kita bisa ekspor langsung, namun belum sempurna karena masih izin-izin ekspor belum kita sederhanakan. Target kami kedepan, 1 jam saja izin ekspor sudah harus selesai," jelas Nurdin.

Menurutnya, prospek investasi mengarah ke timur atau ke Sulawesi Selatan. Pemerintah ingin memberikan kemudahan agar target menjadikan Sulsel sebagai provinsi ramah investasi."Kalau semuanya transparan itu artinya tidak ada dusta diantara kita," imbuhnya.

Pimpinan KPK RI, Basariah Panjaitan mengatakan, tindakan pencegahan merupakan upaya yang lebih baik dari pada tindakan penindakan. Meskipun diakui tindakan penindakan lebih jitu untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi.

Halaman
12
Penulis: Ivan Ismar
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved