Ratusan Warga Tandatangani Petisi Tolak Tanggul Pelindung Pantai Teluk Palu

TRIBUNPALU.COM, PALU - Kepala Satuan Tugas Penanganan Bencana Sulawesi Tengah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), Arie Setiadi Moerwanto belum lama ini menyatakan kondisi pesisir Teluk Palu tak memungkinkan ditanami Mangrove.

Pernyataan itu untuk menanggapi kritik masyarakat yang minta agar pembangunan tanggul di Teluk Palu dengan gagasan pengembangan hutan bakau untuk mitigasi atas ancaman tsunami.

Baca: ACT Bangun Huntara Ramah Difabel untuk Pengungsi di Kota Palu

Semenjak pernyataan Arie itu, sebagian masyarakat langsung menentang perencanaan pembangunan tersebut.

Ratusan warga pun menandatangani petisi daring di situs change.org untuk menolak penbangunan tanggul pelundung Pantai Teluk Palu sepanjang 7 ribu meter itu.

Hingga saat ini, petisi yang digagas oleh salah satu Pegiat Literasi Sulteng, Neni Muhidin itu, sudah mencapai 472 tanda tangan dan terus bergerak menuju 500 tanda tangan.

Baca: Tiap Jumat, Komunitas PPA LC Palu Bagi-bagi Nasi Bungkus

"Pernyataan Arie di atas ahistoris, tidak melihat fakta sejarah ekosistem mangrove yang tumbuh di pesisir Teluk Palu sejak lama.," kata Neni Muhidi, melalui pesan WhatsApp, Minggu, (7/4/2019).

"Harus ditolak karena tidak mendengar suara warga. Tidak partisipatif," tanbahnya.

Neni Muhidin mengatakan, selain fakta sejarah vegetasi dan toponimi, rencana pembangunan tanggul laut di Teluk Palu itu harus ditolak karena beberapa alasan.

Diantaranya tanggul laut yang akan dibangun dilintasi oleh retakan permukaan (surface rupture) Patahan Palu Koro.

Neni berujar bahwa sebelum tsunami datang menerjang pantai Teluk Palu, tanggul itu akan berpotensi dihancurkan lebih.

Baca: Pelindo IV Meriahkan Jalan Sehat HUT Kementerian BUMN ke-21 di GOR Delta Sidoarjo

Hal itu disebabkan oleh gejala penurunan (downlift) atau penaikan (uplift) permukaan tanah akibat gempabumi.

"Olehnya, tanggul laut itu, bukannya menjadi upaya mengurangi risiko bencana, malah menjadi sebaliknya, menaikkan risiko bencana," tegasnya.

Pembangunan tanggul yang berbiaya besar itu, menurut Neni dibangun dengan skema utang luar negeri.

Sehingga akan menjadi beban anak cucu di daerah di kemudian hari.

Ide pembangunan tanggul laut itu pun dinilai lahir dari proses yang cacat karena tidak melibatkan partisipasi warga.

Baca: Berkas Kenaikan Pangkat Tercecer di BKPPD, PGRI Maros Ancam Aksi