Komisioner Komnas HAM, GUSDURian dan LAPAR Bincang Rencana Restrukturisasi TNI

Komunitas GUSDURian Makassar bersama LAPAR Sulsel menggelar diskusi dengan menghadirkan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara,sebagai narasumber

Komisioner Komnas HAM, GUSDURian dan LAPAR Bincang Rencana Restrukturisasi TNI
GUSDURian Makassar
Komunitas GUSDURian Makassar bersama LAPAR Sulsel menggelar diskusi dengan menghadirkan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, sebagai narasumber. Diskusi yang bertemakan TNI dan Demokratisasi di Kantor LAPAR, Jl Toddopuli 7 Makassar, Selasa (1932019) malam 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Komunitas GUSDURian Makassar bersama LAPAR Sulsel menggelar diskusi dengan menghadirkan Komisioner Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara, sebagai narasumber.

Diskusi bertemakan "TNI dan Demokratisasi" di Kantor LAPAR Sulsel, Jl Toddopuli 7 Makassar, Selasa (19/3/2019) malam.

Koordinator Komunitas GUSDURian Makassar, Fadlan L Nasurung mengungkapkan sengaja mengangkat tema tersebut, mengingat hangatnya pro-kontra rencana restrukturisasi yang salah satunya memberi peluang perwira TNI dapat menduduki berbagai jabatan sipil di pemerintahan.

"Rencana pengisian jabatan sipil oleh perwira TNI aktif harus dikaji secara kritis, jangan sampai bertentangan dengan semangat reformasi TNI pasca dihapuskannya dwifungsi ABRI, jika itu terjadi proses demokratisasi justru akan berjalan mundur, karena akan mengembalikan supremasi militer," katanya ke Tribun, Rabu (20/3/2019).

Sementara itu Beka Ulung Hapsara mengantakan, ada jabatan sipil tertentu boleh diduduki oleh anggota TNI maupun POLRI dalam kaitannya dengan bidang keamanan, pertahanan dan bidang-bidang lain.

Sehingga, membutuhkan kapasitas anggota TNI dan POLRI.

"Dalam suatu lembaga Negara atau pemerintahan, TNI maupun POLRI bisa saja diberi jabatan. Misalnya di BNN, SAR, BNPT dan sebagainya, karena posisi tersebut penting bagi TNI yang punya pengalaman terkait itu, sebagaimana diatur dalam Undang Undang (UU) nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

Di luar itu, dalam hal lembaga-lembaga negara yang dapat dijabat oleh kalangan sipil, TNI tentu tidak perlu dilibatkan, karena demokrasi yang kita ingin bangun harus berdiri di atas supremasi sipil, sebagaimana amanat reformasi dengan dihapusnya dwifungsi ABRI," kata Beka.

Diskusi ini dihadiri peserta yang ramai dari berbagai latar belakang, tidak hanya membahas tentang rencana restrukturisasi TNI.

salah satu peserta diskusi, Asnawi memberi tanggapan tentang peran aktif anggota TNI dalam berbagai proyek dan konflik lahan di daerah.

"Beberapa kasus di Sulsel ini, TNI digunakan untuk melancarkan program, seperti dalam bidang pertanian, di kasus lain TNI berperan melakukan negosiasi dengan rakyat terkait pembebasan lahan, seperti misalnya proyek pembangunan bendungan di kabupaten Takalar," kata Asnawi

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Munawwarah Ahmad
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved