Bupati Takalar Bayar Pajak di Pekan Panutan

Pekan panutan pajak ini dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi peningkatan kontribusi wajib pajak terhadap pendapatan

Bupati Takalar Bayar Pajak di Pekan Panutan
Humas Pemkab Takalar
Bupati Takalar membayar pajak PBB. 

TRIBUNTAKALAR.COM, PATTALLASSANG - Pekan panutan pajak, penyerahan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dan launching pembayaran PBB-P2, serta penyampaian SPT tahunan orang Pribadi tingkat kabupaten Takalar berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Rabu (20/3/2019).

Pekan panutan pajak ini dilaksanakan sebagai upaya optimalisasi peningkatan kontribusi wajib pajak terhadap pendapatan negara maupun daerah.

Serta memberikan keteladanan dalam pembayaran dan penyelesaian pajak.

Kepala Kantor DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Wansepta Nirwanda menyebutkan pada tahun 2018 kabupaten Takalar berpartisipasi terhadap penerimaan pajak sebesar 14 persen atau sekitar Rp 75,8 miliar dari target penerimaan pajak oleh KPP Bantaeng sekitar Rp 553 Miliar.

Sedangkan dana bagi hasil dari penerimaan pajak ini terbagi dua jenis. Yaitu pajak sebesar 20 persen dari pajak perorangan dan PPh 21 itu setiap tahun meningkat pada tahun 2016 ada Rp 4,9 Miliar dibagikan kepada Pemda Takalar, 2017 naik menjadi Rp 5,6 Miliar, dan tahun 2018 naik lagi menjadi Rp 8 Miliar.

"Angka dana bagi hasil tersebut menunjukkan adanya peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan kita harapkan semakin tahun semakin meningkat sehingga Pendapatan Asli daerah (PAD) dari Kabupaten Takalar juga akan meningkat seiring meningkatnya dana bagi hasil," Kepala Kantor DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra) Wansepta Nirwanda.

"Saya berharap kerjasama ini menjadi sinergi yang baik antara Kanwil DJP Sulselbartra dengan Kabupaten Takalar. Dan semoga Takalar dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain di Sulawesi Selatan," tambahnya.

Sementara itu, H Syamsari Kitta S Pt MM menyampaikan kepada seluruh pihak yang hadir untuk berkolaborasi menyampaikan mengenai pelaporan pajak kepada seluruh OPD dan masyarakat.

Peningkatan pajak di Kabupaten Takalar dibuktikan dengan realisasi pajak tahun 2018 berhasil mencapai target 100 persen.

"Banyak cara yang dapat dipikirkan untuk mengoptimalkan pendapatan dari pajak. Dan ini saya kira terus kita lakukan. Sumber pendapatan dari pajak itu terbuka untuk kita. Kita perlu melakukan langkah-langkah yang baik untuk memberikan kontribusi kepada Daerah dan Pemerintah kita. Itu sebagai wujud partisipasi kita terhadap pajak dalam membangun bangsa dan negara," jelas H Syamsari.

"Ini sebagai bukti kesungguhan kita memenuhi seruan dari KPK untuk membangun MoU dengan Dirjen Pajak. Pada tahun 2017 posisi kabupaten Takalar di KPK berada pada urutan ke-23. Dengan kerja keras posisi Takalar naik menjadi posisi ke-15. Dan ini kita berharap kabupaten Takalar meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian," tambah H Syamsari.

Kegiatan diakhiri penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) oleh Bupati Takalar kepada masing-masing camat serta Launching pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Bupati Takalar langsung membayar pajak PBB yang diikuti Ketua DPRD Takalar, Sekda Takalar, dengan total penerimaan pajak per tanggal 20 Maret 2019 Kabupaten Takalar mencapai Rp 88.583.000 juta.

Laporan Wartawan TribunTakalar.com, @syahrul_padli

Penulis: Muh Syahrul Padli
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved