Begini Cara Danny Pomanto Cegah Perilaku Korupsi di Makassar

Dia memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian yakni dengan link langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara real time.

Begini Cara Danny Pomanto Cegah Perilaku Korupsi di Makassar
HANDOVER
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto menghadiri penandantangan piagam pencanangan pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Kelas 1 Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Pemerintah Kota Makassar terus berbenah untuk menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, bersih dan bebas korupsi.

Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan, pihaknya telah melakukan ragam upaya untuk mewujudkan hal tersebut.

Salah satu caranya dengan merevitalisasi birokrasi dan mendesain sistem yang meminimalisir ruang penyelewengan, melalui Smartcity.

Baca: Danny Pomanto Minta Ketemu dengan IAS di Lapas Kelas 1 Makassar

Baca: Penembakan di Mesjid Selandia Baru, MCM Indonesia Akan Lakukan Ini

Hal tersebut diungkapkan Danny Pomanto saat menghadiri Pencanangan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WPK) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar dan Rumah Tahanan Kelas 1 Makassar, Rabu (20/3/2019).

"Sudah menjadi komitmen kita untuk menjaga pemerintahan ini dari berbagai sisi dari perilaku korupsi. Usaha pertama dengan pembenahan sistem melalui Smartcity yang transparan dan terbuka, dan revitalisasi birokrat dengan berbagai macam sub-sub usaha lainnya," ungkap Danny Pomanto dalam rilis.

Menurut Danny, Pemerintah Kota Makassar tidak bekerja sendiri, pihaknya terus menjalin kerja sama dengan instansi pemerintahan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, BPK, dan KPK.

"Dengan pencanangan wilayah bebas korupsi ini, Pemkot Makassar lah yang sangat berbahagia, karena komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, kami sudah menjalin kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, asistensi BPK dan KPK," katanya.

Dia memaparkan bentuk kerja sama dengan kepolisian yakni dengan link langsung untuk memonitor pelanggaran hukum secara real time.

"Dengan kejaksaan, melalui program Smart TP4D, kita bekerja sama mencegah penyelewengan terhadap pelaksanaan program pemerintah. Bisa dimonitor progresnya. Jadi tidak ada penumpukan masalah di akhir tahun," pungkasnya. (tribun-timur.com)

Laporan Wartawan tribun-timur.com @Fahrizal_syam

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Baca: Mahfud MD: Andi Faisal Bakti Dimintai Rp 5 M Agar Jadi Rektor UIN Alauddin, Begini Intervensi Menag

Baca: Jenderal Polisi Komen Soal Mahar Syahrini Rp 40 Miliar, Gini Balasan Istri Reino Barack Itu

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved