Pembangunan Call Center Parepare Dicurigai Langgar Juknis

Pembangunan Gedung Call Center Terpadu 112 terus dikerjakan meski sudah terjadi beberapa masalah dalam dalam proses pengerjaannya

Pembangunan Call Center Parepare Dicurigai Langgar Juknis
TRIBUN TIMUR/MULYADI
Pembangunan Gedung Call Center 112 Terpadu Parepare 

TRIBUNPAREPARE.COM, BACUKIKI BARAT - Pembangunan Gedung Call Center Terpadu 112 perepare Sulsel terus dikerjakan meski sudah terjadi beberapa masalah dalam dalam proses pengerjaannya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan rekanan PT Sukses Sangga Sejahtara dicurigai bermain dan melanggar Petunjuk Teknis atau juknis.

Hal ini diungkapkan, Ketua Indonesia Care (Incare) parepare, Andi Ilham, Kamis (14/3/2019).

Baca: Pengusutan Kasus Meninggalnya Pekerja Gedung Call Center 112 Parepare Dinilai Lamban

Baca: Penyebab Facebook, WhatsApp, Instagram Down Bukan Akibat Serangan DDoS, Kapan Pulih?

Baca: Bingung Daftar BUMN Rekrutmen 2019? Nih Cara Pendaftaran rekrutbersama.fhcibumn.com Biar Tak Keliru

"Hitungan dendanya sudah melebihi 5 persen sementara dalam Peraturan Presiden (Pepres) 16 Tahun 2018 batas maksimal 5 persen," ujarnya.

Andi menjelaskan, jika melebihi dari 5 persen, maka kontrak harus diputus dan rekanan di black list.

"Denda 1/1000 = Rp3.800.420 x 50 (hari) = Rp 190.021.440, sedangkan denda maksimal Rp 3.800 420 x 5 (persen) = Rp 190.021.000, maka kontrak sudah harus diputus,"terang dia.

Penghitungan denda ini pun kata Andi Ilham tertuang dalam Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Barang/Jasa Pemerintah.

"Ketentuan Pasal 56 ayat (2), apabila PPK memberi kesempatan pada penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat kesalahan penyedia dan PPK berkeyakinan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, maka kedua belah pihak akan menandatangani perjanjian perpanjangan waktu dengan dikenakan denda keterlambatan satu permil dari nilai kontrak atau sisa kontrak,"jelasnya mengutip Perpres 16 Tahun 2018.

Lebih lanjut, Ia mengatakan, pengenaan denda nilai total kontrak keterlambatan sesuai Perpres, dikenakan pada pekerjaan yang tingkat pemanfaatannya baru dapat dicapai oleh pengguna barang apabila pekerjaan telah selesai secara keseluruhan, seperti pada pembangunan satu unit gedung.

"Pertanyaan kritis nya adalah apakah PPK telah melaksanakan management pengendalian kontrak. Kedua pakah PPK telah melakukan rapat terbatas bersama para pihak sebelum memberi penambahan 50 hari,""tanya dia.

Halaman
12
Penulis: Mulyadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved