LHKPN Pejabat Soppeng Ditunggu Hingga 31 Maret 2019

Hal tersebut disebabkan, ada 8 jabatan yang lowong di Soppeng, dan satu diantaranya jabatan wakil bupati Soppeng.

LHKPN Pejabat Soppeng Ditunggu Hingga 31 Maret 2019
Sudirman
Kabag hukum Soppeng A Bakhri Alam. 

WATANSOPPENG, TRIBUN- Sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Soppeng, belum menyampaikan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kabag Hukum Pemda Soppeng A Bakhri Alam, Rabu (13/3/2019) mengatakan, pelaporan LHKPN sampai 31 Maret.

Khusus di Kabupaten Soppeng, ada 38 pejabat, yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK.

Baca: KPU Soppeng Minta PLN Tak Padamkan Lampu Saat Pemilu

Dari 38 orang, semuanya berstatus pejabat eselon dua, bupati, dan wakil bupati Soppeng.

"Baru sekitar 20 orang yang telah menyampaikan LHKPN ke KPK," ujar A Bakhri.

Namun untuk saat ini, hanya 29 pejabat di Soppeng yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN ke KPK.

Hal tersebut disebabkan, ada 8 jabatan yang lowong di Soppeng, dan satu diantaranya jabatan wakil bupati Soppeng.

Baca: Soppeng Dapat Bantuan Rp.2,5 M untuk Sarpras Perpustakaan

Apabila jabatan tersebut hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (PLT), maka ia tidak wajib melaporkan LHKPN ke KPK.

Namun setelah ada pejabat baru, maka diberikan waktu tiga bulan untuk melaporkan LHKPN ke KPK.

"Kalau pak bupati, ia sudah menyampaikan LHKPN ke KPK. Kalau kepala dinas lainnya, saya tidak mengetahui secara pasti, siapa saja yang belum," tambah A Bakhri Alam.

Apalagi setelah pejabat yang bersangkutan melapor, maka KPK hanya menyampaikan tembusan kepada bagian hukum Pemda Soppeng.

"Kami hanya memfasilitasi laporannya, tapi mereka sendiri yang menyampaikan ke KPK," tambah A Bakhri Alam.(*)

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
Penulis: Sudirman
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved