KPID, Bawaslu dan KPU Sulbar Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Kampanye

KPID, KPU dan Bawaslu Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pembentugas gugus tugas pengawasan, Rabu (13/3/2019)

KPID, Bawaslu dan KPU Sulbar Bentuk Gugus Tugas Pengawasan Kampanye
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Rakor pembentukan gugus tugas pengawasan kampanye Pemilu 2019 di kantor Bawaslu Sulawesi Barat. (NURHADI/TRIBUN-TIMUR) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - KPID, KPU dan Bawaslu Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi pembentugas gugus tugas pengawasan, Rabu (13/3/2019)

Rakor digelar di Aula Bawaslu Sulawesi Barat, Jl Pontiku, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju.

Hadir dalam Rakor yakni Ketua Bawaslu Sulfan Sulo berserta dua komisoner lainnya dan pada komisoner KPU dan KPID Sulawesi Barat.

Baca: Dua Mantan Pemain PSM Latih Anak-anak Mamuju

Baca: RESMI!Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS di Papua Barat, Login di sscn.bkn.go.id,Bagaimana dengan Papua?

Baca: Tips Jitu WhatsApp, Cara Mudah Ciduk Orang-orang yang Sering Kepoin Profil Kamu

Ketua KPID Sulawesi Barat, April Ashari Hardi mengatakan, tiga lembaga ini bersepakat untuk membentuk gugus tugas sebagai komitmen untuk mengawal proses Pemilu berjalan dengan baik.

Dikatakan, KPID sendiri akan fokus pada pengawasan konten iklan pemilu dan izin lembaga penyiaran yang menerima pesanan iklan peserta pemilu.

"Khusus KPID, yang akan diawasi adalah periklanan. Sementara Bawaslu adalah peserta pemilunya,"kata Caliq sapaan ketua KPID Sulawesi Barat.

Ditempat sama, Ketua Bawaslu Provinsi Sulbar Sulfan Sulo menerangkan, gugus tugas itu menjadi jalur koordinasi Bawaslu, KPID dan KPU menghadapi kampanye rapat umur dan iklan media.

"Masing-masing lembaga ini punya tugas dan kewenangan,"kata Sulfan kepada Tribun.

"Nah ini yang kita mau perkuat, kita ingin fungsi KPID fokus pada pengawasan penyedia media. Kemudian Bawaslu fokus ke peserta pemilu dan KPU fokus kepelaksanaan teknis,"sambung.

Sulfan berharap, gugus tugas ini bisa memudahkan Bawaslu untuk mengkoordinasikan setiao potensi pelanggaran pemilu, khususnya di sejumlah lembaga penyiaran.

"Prinsipnya kita mau KPID ini lebih terintegrasi dengan persoalan pemilu, misalnya mengawasi tidak boleh iklan kampanye lebih dari 10 spot,"tuturnya.(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @nurhadi5420

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved