Korupsi ADD dn DD, Mantan Kades Batusuya Go'o Donggala Divonis Dua Tahun Penjara

Majelis hakim pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, menjatuhkan vonis pidana penjara dua tahun kepada Mantan Kepala Desa Batusya Go'o

Korupsi ADD dn DD, Mantan Kades Batusuya Go'o Donggala Divonis Dua Tahun Penjara
TRIBUNPALU.COM/MUHAKIR TAMRIN
Mantan Kepala Desa Batusya Go'o, Indra Jaya Yotje, saat menjalani sidangputusan di PN Palu, Rabu (13/3/2019). (Tribunpalu.com/Abdul Humul Faaiz) 

TRIBUN-TIMUR.COM, PALU- Majelis hakim pengadilan Negeri (PN) Palu, Sulawesi Tengah, menjatuhkan vonis pidana penjara dua tahun kepada Mantan Kepala Desa Batusya Go'o, Indra Jaya Yotje, Rabu (13/3/2019).

Indra Jaya Yotje dijatuhi hukuman oleh majelis hakim terkait kasus korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp.441 juta dan Dana Desa (DD) senilai Rp.624,6 juta, saat masih menjabat.

Desa Go'o ialah salah satu desa di Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah.

Baca: Gempa 5,0 Guncang Donggala dan Palu, Warga Sirenja Panik

Baca: RESMI!Pemerintah Buka Rekrutmen CPNS di Papua Barat, Login di sscn.bkn.go.id,Bagaimana dengan Papua?

Baca: Tips Jitu WhatsApp, Cara Mudah Ciduk Orang-orang yang Sering Kepoin Profil Kamu

Selain pidana penjara, terdakwa harus membayar denda Rp.50 juta, subsidair dua bulan kurungan.

Selain itu membayar uang pengganti Rp.108 juta, subsidair 10 bulan penjara.

Dalam pertimbanganya, Ketua Majelis hakim PN Palu, Ernawati Anwar, menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti seperti dalam dakwaan Primer Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Terdakwa terbukti secara sah dan bersalah sebagaimana dalam dakwaan subsidair, diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi," demikian amar putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim, Ernawati Anwar, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Palu, Rabu, (13/3/2019)

Dalam sidag puttusan itu, Ernawati Anwar didampingi hakim anggota Bonafius dan Darmansyah.

Dalam pertimbangan amarnya, Ernawati Anwar menyatakan tidak sependapat dengan perhitungan kerugian negara dilakukan oleh JPU yang nilainya Rp.367 juta.

Sebab, perhitungan kerugian negara dilakukan bukan berdasar perhitungan lembaga resmi BPK atau BPKP.

Halaman
12
Penulis: abdul humul faaiz
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved