Ini Penjelasan Syahbandar Sinjai Soal Dugaan Pungli ke Nelayan

Ini Penjelasan Syahbandar Sinjai Soal Dugaan Pungli ke Nelayan. Tarmadi mengungkapkan itu adalah biaya transport

Ini Penjelasan Syahbandar Sinjai Soal Dugaan Pungli ke Nelayan
Samba Tribun
Foto. Petugas Kesyahbandaran Kabupaten Sinjai, Tarmadi 

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Petugas Kesyahbandaran Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan menjelaskan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh petugas Syahbandar kepada nelayan di Sinjai.

Petugas Kesyahbandaran Kabupaten Sinjai, Tarmadi mengungkapkan bahwa dugaan pungli tersebut disebutnya bukan pungli melainkan biaya transpor petugas yang diberikan oleh nelayan jika ada ada nelayan yang tidak bisa membawa kapalnya ke lokasi pengecekan di Syahbandar sebelum dinyatakan laik berlayar.

" Itu bukan pungli tapi biaya transpor yang harus ditanggung oleh nelayan ke petugas Syahbandar saat kami cek kelaiakan kapal untuk berlayar," kata Tarmadi, Rabu (13/3/2019).

Diungkapkan bahwa ada sejumlah nelayan di Sinjai yang memilih dicek kalaiakan kapalnya di kampungnya di Kecamatan Sinjai Timur. Yang demikian harus beri transpor petugas karena mengunjungi kampung warga.

Ada beberapa alasan nelayan untuk memilih di kampungnya diteliti kelayakannya oleh petugas, misalnya nelayan tidak mau repot membawa kapalnya ke tempat pemeriksaan kelaikan Syahbandar sehingga oleh pihak pemilik kapal beri uang transpor ke petugas rata-rata Rp 100 ribu per satu kapal.

Masalah kerap belum dipahami nelayan di Sinjai yakni tidak melengkapi pelampung, infrastruktur kapal nelayan sudah tidak memadai untuk melakulan pelayaran, tidak dilengkapi navigasi, GPS dan sejumlah peralatan kesalamatan lainnya.

Perlengkapan yang diamaksudkan yakni pemilik kapal harus miliki baju renang, tabung pemadam kebakaran, sarana navigasi, GPS, kondisi fisik kapal misalnya bagian lambung, apa tidak bocor atau tidak.

Saat kondisi itu, nelayan di Sinjai kerap mengeluh dan tidak terima lalu melapor ke pihak tertentu.

Tarmadi mengungkapkan bahwa dalam kondisi nelayan yang demikian itu, masih dimakluminya karena memang pengetahuan mereka masih minim karena pendidikan mereka rendah.

Senin (10/3/2019) salah seorang perwakilan nelayan di Sinjai memerotes Syahbandar karena menilai kerap dipersulit soal surat kelaikan berlayar hingga menduga ada pungutan liar.

Di Kabupaten Sinjai terdapat 1000 unit kapal nelayan ukuran 7 GT -30 GT yang berlayar hingga ke Pulau Jawa dan Kupang. (*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:
Penulis: Samsul Bahri
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved