RILIS

Analisa Harga Pangan, Bambang Minta Indef Agar Cermat dan Tidak Pesanan Mafia  

"Padahal kebutuhan konsumsi saat tersebut naik 5 hingga10 persen. Harga stabil seperti ini belum pernah terjadi pada masa lampau," sambung Bambang.

Analisa Harga Pangan, Bambang Minta Indef Agar Cermat dan Tidak Pesanan Mafia   
HANDOVER
Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan), Bambang Sugiharto menilai analisis Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tentang simalakama harga pangan merupakan analisis yang masih dangkal, parsial, serampangan dan mengarah tendesius bahkan bermuatan pesanan mafia pangan.

Pasalnya, hanya mengungkapkan data inflasi bahan makanan dan Nilai Tukar Petani (NTP) hanya pada bulan Februari 2019 dibandingkan Januari 2019.

Baca: Gubernur Nurdin Abdullah Senang, Sekarang Ekspor dari Sulsel ke Jepang Hanya 16 Hari

"Analisisnya hanya data sebulan, kesimpulannya bisa bias. Pertanian terutama pangan itu bersifat musiman, sehingga berfluktuasi antar bulan, semestinya analisisnya dalam kurun waktu panjang, enam bulanan bahkan tahunan, sehingga bisa menggambarkan kondisi pertanian secara utuh," demikian ditegaskan Bambang di Jakarta, Rabu (13/3).

Bambang menjelaskan untuk melihat kemampuan daya beli petani tidak cukup membandingkan nilai NTP saja, sehingga tidak boleh parsial dan serampangan.

Meskipun bulan Februari 2019 sudah memasuki panen raya dan wajar saja bila harga gabah dan beras mengalami penyesuaian, namun NTP 102,94 masih bagus di atas 100.

"Indikator yang lebih jelas menggambarkan kondisi usahatani bisa dilihat dari Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP -red) sebesar 111,18," jelas dia.

Baca: PSM Makassar Tekuk Lao Toyota FC dengan Skor 7-3, Ini Statistik Lengkapnya

Oleh karena itu, Bambang meminta agar hati-hati dan jangan serampangan menganalisis kesejahteraan petani dengan NTP dan NTUP.

Sebab bila analisis dalam kurun waktu pendek bulanan akan menyesatkan karena bisa jadi bulan ini petani dianggap tidak sejahtera karena NTP dan NTUP turun dan bulan depan berubah drastis menjadi sejahtera karena NTP dan NTUP naik.

"Jadi analisis dalam kurun waktu panjang, ini buktinya kesejahteraan petani yang ditunjukkan dari daya beli petani semakin menguat ditunjukkan dengan angka BPS berupa NTUP tahun 2017 sebesar 111,77 poin naik 5,39 persen dari 2014 sebesar 106,05 poin dan NTP 102,25 poin naik 0,97 persen dibandingkan 2014 sebesar 102,03 poin," ujarnya.

Menurut Bambang, sektor pertanian mampu mengentaskan kemiskinan di perdesaan yang sebagian besar penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Data BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2018 sebesar 15,81 juta jiwa, turun 10,88 persen dibandingkan Maret 2013 sebesar 17,74 juta jiwa.

Baca: Ketua Fraksi PKS DPRD Sulsel Harap Debat Cawapres Fokus ke Program Nyata

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved