Urus BPHTB, Polisi Sorot Kinerja BPN Luwu Utara

Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kembali disorot.

Urus BPHTB, Polisi Sorot Kinerja BPN Luwu Utara
TRIBUN TIMUR/CHALIK MAWARDI
Anggota Polres Luwu Utara Aiptu M Arfah. 

 TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, kembali disorot.

Sorotan datang dari anggota Polres Luwu Utara Aiptu M Arfah.

Arfah mengaku dipermainkan ketika mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Baca: 305 Personil Brimob Bone Periksa Kesehatan

Baca: Wakil Bupati Sinjai Minta Aparat Desa Ketahui Visi Misinya

Baca: Jamaah Haji di Palu Jalani Pemeriksaan Tahap 2

Arfah mengaku diminta oleh pegawai BPN Luwu Utara bernama Sugeng membayar BPHTB melalui rekening Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Luwu Utara.

Arfah lalu membayar Rp 692.975 melalui Bank Negara Indonesia (BNI).

Akan tetapi, usai mebayar, Arfah diberitahu kalau tanah yang ia beli senilai Rp 10 juta tidak mesti membayar BPHTB.

"Yang bisa membayar BPHTB adalah pembelian tanah di atas Rp 50 juta," katanya.

Arfah lalu diminta untuk mengikhlaskan uangnya karena sudah masuk kas negara.

"Ini tidak jelas. Mereka yang menyuruh membayar tapi ujung-ujungnya disuruh ikhlaskan. Negara ini bukan panti asuhan, mestinya pihak BPN memberikan solusi. Saya khawatir banyak kejadian-kejadian sebelumnya seperti ini," jelas dia.

Sugeng ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pembayaran dari Arfah.

"Saya hanya katakan kalau uang bapak itu proses pengembaliannya lama. Jadi saya bilang iklaskan kalau bapak mau," katanya.

Laporan Wartawan TribunLutra.com, @chalik_mawardi_sp

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

Ar

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved