Bupati Tana Toraja Angkat Dirinya Sebagai Plt Kadis Kesehatan, Ini Kata Aktifis Pemuda Simbuang

Menurutnya, jabatan Kepala Dinas (Kadis) adalah jabatan fungsional yang idealnya seharusnya diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif.

Bupati Tana Toraja Angkat Dirinya Sebagai Plt Kadis Kesehatan, Ini Kata Aktifis Pemuda Simbuang
risnawati/tribuntoraja.com
Surat perintah Bupati Tana Toraja menjabat Plt Kadis Kesehatan dan Foto Bupati Nicodemus Biringkanae. 

TRIBUNTORAJA.COM, MAKALE - Bupati Tana Toraja, Nicodemus Biringkanae menunjuk dirinya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan menuai kritikan dari beberapa pihak.

Salah satunya, aktivis pemuda Kecamatan Simbuang, Joni Matalangi.

Menurutnya, jabatan Kepala Dinas (Kadis) adalah jabatan fungsional yang idealnya seharusnya diisi Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif.

"Langkah yang diambil Bupati Tana Toraja meng-SK-kan dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan menurut kaca mata banyak pihak sebagai keserakahan terhadap jabatan," tegas Joni, Selasa (12/3/2019).

Dijelaskan Joni, kalaupun aturan memperbolehkan rangkap jabatan tersebut menuai sikap yang melihat Kabupaten Tana Toraja dianggap seolah milik pribadi dan tentunya akan berpengaruh pada efektifitas kinerja.

"Apakah di Tana Toraja sangat krisis ASN yang bisa menjabat Kadis Kesehatan? sehingga harus dijabat seorang bupati yang notabene basic dan ilmunya bukan dari kesehatan," ujarnya.

Salah satu tagline pemerintahan Nicodemus bersama Wakil Bupati Tana Toraja, Victor Datuan Batara berbunyi 'Jangan Biarkan Rakyatku Sakit' menjadi motto dalam hal implementasi.

Joni mengatakan, setidaknya yang menjadi top leader harus paham tentang metode dan standarisasi pelayanan kesehatan.

"Ini soal kesehatan dan keselamatan pasien bukan hitung volume dan kualitas beton atau aspal," ungkap Joni.

Setelah menjadi pembahasan oleh pihak dan pemerintah, surat dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Direktorat Jenderal Otonomi Daerah tertanggal 12 Januari 2019, mengundang rapat pemerintah pusat, provinsi Sulsel dan Pemkab Tana Toraja di Jakarta.

Dalam surat dikatakan, akan menindaklanjuti pembahasan permasalahan penataan pejabat di lingkungan Pemkab Tana Toraja di Ruang Rapat Direktur FKKPD lantai 14, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2019) mendatang.

"Semoga saja Bupati Tana Toraja berani hadir menyampaikan alasan meng-SK-kan dirinya sebagai Plt Kadis Kesehatan karena ini seakan tanggap darurat," tambah Joni.

Lanjut Joni, masih banyak pangkat eselon ASN yang bisa diposisikan, kenapa harus sosok Bupati menjabat, apalagi tidak sesuai kemampuan (basic).

"Sama halnya di Dinas PU, sejak periode Nicodemus jabatan kadis sampai sekarang masih juga Plt, tapi apapun alasannya demi elektabilitas kinerja sebaiknya jangan bupati," tutupnya. (*)

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17

Penulis: Risnawati M
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved