Nelayan Asal Sinjai Timur Protes Biaya Penerbitan Kelaikan Kapal di Syahbandar

Selain itu juga kerap dimintai pembayaran Rp 100 ribu per unit kapal oleh oknum petugas saat mengurus izin.

Nelayan Asal Sinjai Timur Protes Biaya Penerbitan Kelaikan Kapal di Syahbandar
samba/tribuntimur.com
Haji Makmur bersama pemilik kapal lainnya di Sinjai usai melakukan protes ke Syahbandar di Sinjai, Senin (11/3/2019). 

TRIBUN-SINJAI.COM, SINJAI UTARA- Sejumlah nelayan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan (Sulsel) memerotes Penerbitan Surat Kelaikan Kapal di kantor Syahbandar Sinjai.

Salah seorang nelayan tersebut bernama Haji Makmur melakukan protes kepada pihak petugas di Syahbandar Sinjai.

Mereka memerotes karena kerap pengurusan izin Penerbitan Surat Kelaikan Kapal di Syahbandar Sinjai terlambat diterima.

Baca: 5 Desa di Sinjai Timur Gagal Tanam Padi Awal Tahun, Ini Penyebabnya

Selain itu juga kerap dimintai pembayaran Rp 100 ribu per unit kapal oleh oknum petugas saat mengurus izin.

Dan sebaliknya, jika nelayan yang bermukim di sekitar kantor Syahbandar Sinjai dilayani dengan cepat, ungkap Makmur.

"Kami protes kepada Syahbandar Sinjai karena sering diskriminasi. Bentuk diskriminasi karena berkasa perizinan kapal saya kerap dilayani belakangan meski lebih awal kami bawa," ungkap Makmur, Senin (11/3/2019).

Ditemui di tempat terpisah Petugas Unit Penyelenggaraan Pelabuhan (UPP) Kelas III Sinjai, Tarmadi menjelaskan, setiap penerbitan sertifikat kelaikan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan.

Baca: Login rekrutbersama.fhcibumn.com, Ikuti Tahapan Ini, Ada 53 Daftar Perusahaan BUMN, Terima SMA/SMK

Misalnya alat keselamatan diantaranya baju renang, tabung pemadam, kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Konstruksi kapal dan sarana navigasi seperti kompas, GPS dan peta.

"Itu harus lengkap sebagai standar khusus. Kalau tidak lengkap jelas kami tidak berani mengeluarkan izin," kata Tarmadi.

Sedang soal pungutan yang disangkakan, Tarmadi menyampaikan bahwa bukan pungutan karena biaya itu digunakan petugas sebagai biaya pengecekan kapal di permukiman warga di Sinjai.

Namun jika pengecekan itu dilakukan di sekitar Syahbandar Sinjai maka biaya Rp 100 ribu per perahu ditiadakan, namun jika petugas kunjungi lokasi perahu maka dikenakan biaya kunjungan ke lokasi.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Syamsul Bahri

Jangan Lupa Subscribe Channel Youtube Tribun Timur :

Jangan Lupa Follow akun Instagram Tribun Timur:

b
Penulis: Samsul Bahri
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved