Legislator PPP Sulsel Sosialisasikan 2 Perda di Gowa

Penyebarluasan atau sosialisasi perda itu digelar di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (9/3/2019)

Legislator PPP Sulsel Sosialisasikan 2 Perda di Gowa
abd azis SE
Anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi PPP, Asrul Makkaraus Sujiman, menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (9/3/2019). Dua perda tersebut Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah dan Perda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak 

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM, -- Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangun (PPP), Asrul Makkaraus Sujiman, menggelar kembali menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda). 

Yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah  dan Perda Nomor 4 tahun 2016 Tentang Pengendalian Penyembelihan Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak. 

Penyebarluasan atau sosialisasi perda itu digelar di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (9/3/2019). 

Asrul Dg Tata, sapaan akrab Asrul Makkaraus Sujiman, mengatakan tanggungan biaya belajar tingkat SMA dan sederajat sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulsel. 

Dijelaskan hal itu berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan ketentuan pasal 7 ayat 4 dan ayat 5. 

Anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi PPP, Asrul Makkaraus Sujiman, menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (9/3/2019).
Anggota DPRD Sulsel yang juga Ketua Fraksi PPP, Asrul Makkaraus Sujiman, menggelar sosialisasi dua peraturan daerah (Perda) di Desa Mata Allo, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulsel, Sabtu (9/3/2019). (abd azis SE)

Selain itu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan program wajib belajar sampai ke jenjang pendidikan menengah sehingga pemerintah daerah perlu menetapkan Perda tentang Wajib Belajar Pendidikan Menengah. 

Sementara terkait Perda Tentang Pengendalian Pengeluaran Ternak Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak dijelaskan bertujuan meningkatkan populasi ternak di Sulsel dan mendukung swasembada daging. 

“Maka dilakukan pengendalian yang meliputi penyembelihan pengeluaran ternak. Perda ini lahir agar penyembelihan ternak Rumensia Betina produkti dilarang disembelih,” ujarnya. 

Pemerintah Provinsi Sulsel memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian penyembelihan ternak betina produktif dalam rangka peningkatan daya saing daerah.(*)

Penulis: Ari Maryadi
Editor: Ridwan Putra
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved