Diduga Ada Kecurangan, Ratusan Pendukung Nomor Urut 2 Mallongi-longi Kepung Kantor Dinas PMD Pinrang

Ratusan pendukung Calon Kades Mallongi-longi Nomor Urut 2, Muh Tahir menggelar aksi unjuk rasa di Kantor PMD Pinrang

Diduga Ada Kecurangan, Ratusan Pendukung Nomor Urut 2 Mallongi-longi Kepung Kantor Dinas PMD Pinrang
TRIBUN TIMUR/HERY SYAHRULLAH
Ratusan pendukung Calon Kades Mallongi-longi Nomor Urut 2, Muh Tahir menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Jl Gatot Subroto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Senin (11/3/2019). 

TRIBUNPINRANG.COM, WATANG SAWITTO - Ratusan pendukung Calon Kades Mallongi-longi Nomor Urut 2, Muh Tahir menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Jl Gatot Subroto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Senin (11/3/2019).

Aksi yang dipimpin Asri Mule itu menuntut beberapa hal terkait penyelenggaraan Pilkades Mallongi-longi, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, yang disebut terdapat kecurangan.

Asri mengatakan, salah satu kecurangan yang nampak adalah dalam hal pendistribusian surat suara panggilan ke masyarakat.

Baca: Bupati Enrekang Harap Tak Ada Lagi Pejabat Tersandung Kasus Korupsi

Baca: Kecamatan Mangarabombang Takalar Akan Jadi Kawasan Industri

Baca: Warga Salekoe Luwu Utara Terancam Gagal Panen Jagung

"Distribusi surat pemanggilan tidak distempel, potongannya pun tidak diambil. Panitia baru menyikapi hal itu, setelah ada komplain dari masyarakat," katanya.

Selain itu, jumlah wajib pilih di Pilkades tersebut juga tidak jelas. Mulai dari DPT yang memberikan suara maupun DPT tambahan (menggunakan suket dan KTP).

"Panitia juga tidak mencocokan jumlah kartu panggilan yang sudah memilih dengan jumlah suara yang ada di dalam kotak suara," ucap Aris.

Ia menegaskan, pihaknya berkesimpulan bahwa adanya pencoblosan surat suara untuk calon kepala desa tertentu, yang terjadi di luar dari lokasi TPS (Gedung PKK).

Hal ini didasari pada temuan di tempat pemilihan, bahwa panitia memasukkan kertas suara yang telah tercoblos ke dalam kotak suara. Padahal, saat itu perhitungan hasil akhir pemilihan atau pencoblosan sedang berlangsung.

"Katanya, panitia melakukan hal ini dengan alasan surat suara itu terlambat dimasukkan ke dalam kotak suara. Ini kan mengganjal," jelas Asri.

Kecurangan lainnya, lanjut Asri, ditemukan beberapa pemilih bukan warga Mallongi-mallongi. Bahkan, ada di antara mereka berstatus PNS asal Kota Parepare.

Halaman
12
Penulis: Hery Syahrullah
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved