Masyarakat Adat Kajang Minta Jokowi Turun Tangan

Mereka juga meminta agar Komnas Ham RI untuk segera melakukan penyelidikan, dan mengeluarkan rekomendasi terhadap

Masyarakat Adat Kajang Minta Jokowi Turun Tangan
hasan/tribun-timur.com
Lembaga Bantuan Hukum Makassar dan masyarakat adat Kajang jumpa pers, Selasa (05/03/2019). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Masyarakat Adat Kajang meminta kepada Presiden Jokowi turun tangan menyelesaikan sengketa lahan dengan PT London Sumatera (Lonsum).

Mereka juga meminta agar Komnas Ham RI untuk segera melakukan penyelidikan, dan mengeluarkan rekomendasi  terhadap dugaan  pelanggaran HAM secara bersama sama oleh Pemda Bulukumba dan Polres setempat.

Hal ini terjadi, lantaran Pemerintah dan Polres setempat tidak menggunakan kewenangan melekat dalam jabatan untuk mencegah dan menegakan hukum terhadap pelaku intimidasi dan kekerasan serta pengrusakan oleh pekerja PT Lonsum, pada Sabtu 2 Maret 2019 lalu.

"Peristiwa ini terjadi karena pemerintah daerah dan Kapolres Bulukumba melakukan pembiaran," kata perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Makassar, Edi Kurniawan dalam jumpa persnya, Selasa (05/03/2019).

Pada Sabtu 2 Maret 2019 lalu, PT Lonsum disebut telah dengan sengaja memobilisasi karyawanya untuk membenturkan dengan masyarakat  hukum adat Ammatoa Kajang yang tengah berjuang merebut tanah ulayat  di Dusun Tamapalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten  Bulukumba.

Peristiwa ini dianggap adalah bentuk pelanggaran atas kesepakatan dalam proses mediasi selama ini hingga berujung pada intimidasi dan kekerasan serta penggusuran paksa terhadap ratusan masyarakat adat.

Tidak hanya itu, sejak November 2018, Polres Bulukumba juga telah melakukan kriminalisi terhadap 15 masyarakat adat kajang. Mereka ditetapkan sebagai tersangka karena dituding melakukan penyerobotan lahan HGU PT Lonsum yang saat ini masih tahap penyidikan.

Padahal sangat jelas dalam Perda
perda Bulukumba nomor 9/2015 tentang pengukuhan, penguatan dan perlindungan masyarakat adat Kajang, HGU PT Lonsum menyerobot tanah ulayat Ammatoa Kajang atau disebut rembang luara seluas 2.555,30 ha.

Demikian pula pada sebagian tanah masyarakat adat kajang yang memiliki sertifikat hak milik, juga ikut diserobot oleh HGU PT Lonsum. Atas dasar itu, masyarakat adat  berjuang mempertahankan tanah miliknya yang dirampas PT Lonsum.

Direktur LBH, Haswadi menambahan dalam sengketa ini bakal melaporkan PT Lonsum ke Polda Sulsel karena  PT Lonsum dianggap telah melakukan tindak pidana pelanggaran  perkebunan dan kejahatan lingkungan hidup.

Pasalnya, PT Lonsum melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dokumen dengan izin usaha yaitu budidaya dan pemgelolaan hasil tanaman karet pada 4 HGU.

Masing masing terletak di Kecamatan  Ujung Loe, Bulukumba, Kajang dan Herlang. Berdasarkan pasal 47 ayat 1 UU nomor 39/2014 tentang perkebunan.

Dimana bunyinya setiap orang atau perusahaan yang melakukan usaha budidaya  dan pengelolaan tanaman perkebunan wajib mengantongi izin usaha perkebunan (IUP).

Namun faktanya, PT Lonsum hanya memiliki IUP di Kecamatan Kajang. Sedangkan tiga lainnya tidak memiliki IUP..

"Diupayakan hari ini dan paling lambat besok," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Makassar, Haswandi Andi Mas kepada wartawan, Selasa (05/03/2019). 

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved