Kasus Kampanye Anggota DPRD Luwu Modus Reses Naik ke Tahap Penyelidikan

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Luwu merupakan hasil temuan dari pengawasan aktif pengawas Pemilu.

Kasus Kampanye Anggota DPRD Luwu Modus Reses Naik ke Tahap Penyelidikan
desy/tribunluwu
Koordiv Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Luwu, Kaharuddin A. 

TRIBUNLUWU.COM, BELOPA - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu saat ini tengah menangani kasus tindak pidana Pemilu.

Hal tersebut diungkapkan Koordiv Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Luwu, Kaharuddin A, saat ditemui di Kantor Bawaslu Kabupaten Luwu, Kecamatan Belopa, Luwu, Rabu (6/3/2019).

Dugaan pelanggaran pidana Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Luwu merupakan hasil temuan dari pengawasan aktif pengawas Pemilu.

Dimana kasus tersebut ditemukan terhadap reses salah satu oknum anggota dewan yang ditengarai dijadikan sebagai tempat kampanye.

Serta dugaan tindak pidana pemilu terhadap keterlibatan anggota BPD sebagai pelaksana dan tim kampanye.

"Iya. Kami telah melakukan pleno terhadap dua dugaan tundak pidana pemilu. Dan telah dilakukan pembahasan pertama di Sentra Gakkumdu. Dalam pembahasan tersebut, disepakati dinaikkan ketahap penyelidikan," ujar Kaharuddin.

Menurutnya, kasus tersebut disangkakan dalam pasal 521 jo pasal 280 ayat (1) huruf f. Kegiatan reses yang diduga dijadikan kampanye terselubung oleh oknum anggota dewan.

Dan sangkaan pasal 494 jo pasal 280 ayat (3) UU No 7 Tahun 2017. Oknum anggota BPD yang ditemukan ikut serta sebagai pelaksana kampanye.

"Kita sangat berharap kegiatan Kampanye itu didudukkan pada aturan yang sudah ada. Kampanye ini kan sarana yang disediakan oleh Undang-Undang, artinya para pelaksana kampanye ataupun tim kampanye harus mampu menampilkan kesadaran hukum pemilu itu ke publik saat kampanye," katanya.

"Termasuk memisahkan resesnya sebagai anggota DPRD, dan kegiatan kampanyenya sebagai calon anggota DPRD," jelasnya.

Sementara Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu, Abdul Latif Idris menyampaikan, penegakan hukum pemilu menjadi penting untuk membuat ruang kontestasi pemilu terjadi secara bermartabat.

Tanpa ada upaya menggunakan ruang lain yang tentu bertentangan dengan undang-undang.

"Bawaslu tidak hanya konsen di pencegahan, pengawasan, tapi juga di penindakan pelanggaran Pemilu. Untuk identitas oknum ini, kami belum bisa publish. Karena kasusnya baru kami naikkan ke tingkat penyidik," tutup Latif.

Laporan Wartawan TribunLuwu.com, @desy_arsyad

Penulis: Desy Arsyad
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved