Diduga Rekayasa Putusan, Ratusan Warga Demo di Pengadilan Negeri Palopo

Unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selasa (5/3/2019).

Diduga Rekayasa Putusan, Ratusan Warga Demo di Pengadilan Negeri Palopo
Grup WhatsApp Kota Palopo
Ratusan warga menggelar unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selasa (5/3/2019). 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Ratusan warga menggelar unjukrasa di depan Kantor Pengadilan Negeri Palopo, Jl Jenderal Sudirman, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Selasa (5/3/2019).

Mereka meminta agar dua Terdakwa, Mahaluddin dan M Nur, dibebaskan dari jeratan hukum.

Mereka menilai kasus pidana yang menjerat Mahaluddin dan M Nur salah sasaran dan sarat dengan kepentingan yang diatur aparat penegak hukum.

Baca: Undata Palu Catat 74 kasus DBD Dalam Dua Bulan, 3 Meninggal Dunia

Baca: Jadwal MotoGP 2019 Qatar Pekan Ini Live Trans 7, Berikut Analisis 4 Tim Siapa Peluang Juara?

Baca: Lima Bulan Berlalu, Atlet Porda Bantaeng Belum Terima Bonus

Mahaluddin dan M Nur yang kini duduk di kursi pesakitan dijerat pasal 406 KUHP tentang pengrusakan, ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

“Kami minta agar majelis hakim membebaskan kakak kami (Mahalussin) dari jeratan hukum karena kakak kami hanya menjalankan putusan pengadilan,” kata Jumadil Idris, adik Mahaluddin.

Pada tahun 2017 lalu, Pengadilan Negeri Palopo melakukan eksekusi lahan seluas 25.5 hektar di Kelurahan Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo yang dimenangkan M Nur sebagai penggugat eksekusi lahan.

Untuk melakukan eksekusi, panitera menyewah jasa Mahaluddin sebagai operator eskapator. Lahan SPBU Sampoddo milik Burhanuddin juga menjadi objek eksekusi.

Tidak terima lahannya dieksekusi, Burhanuddin, kemudian melaporkan hal tersebut ke Polda Sulsel. Hasil laporan itu memutuskan, lahan milik Burhanuddin tidak masuk dalam objek sengketa dan memerintahkan agar pelaku eksekusi dipidanakan.

"Yang harus bertanggungjawab di sini kan seharusnya pengadilan sebagai pelaksana eksekusi, kakak kami (Mahaluddin) sama sekali tidak ada kaitannya dengan kasus ini karena hanya disewa jasanya. Lebih bingungnya lagi karena pengacara M Nur (Rahmat Taqwa) tidak diproses hukum. Ini kan aneh,” kata Jumadil.

Menyikapi adanya unjuk rasa itu, Ketua Pengadilan Negeri Palopo, Ignasius Eko Purwanto, mengatakan, pengadilan hanya menerima, menyidangkan dan memutus perkara.

“Mari kita menghargai proses hukum yang sementara berjalanan. Jika keluarga terdakwa memiliki bukti-bukti bahwa terdakwa tidak bersalah, tunjukkan dan buktikan di persidangan melalui penasehat hukumnya,” kata Ignasius.

Ignasius juga meminta kepada keluarga terdakwa agar menahan diri dan tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, @hamdansoeharto_

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved