Diancam 20 Tahun Penjara, Eks Kasubag Disdik Makassar Menangis

Keluarga yang terdiri dari anak dan ibu ibu langsung memeluk terdakwa diluar persidangan usai jaksa membacakaan dakwaan.

Diancam 20 Tahun Penjara, Eks Kasubag Disdik Makassar Menangis
hasan/tribun-timur.com
Tangis keluarga eks Kepala Sub Bagian Disdik Makassar, M Nasir, pecah usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Makassar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tangis keluarga eks Kepala Sub Bagian Disdik Makassar, M Nasir, pecah usai pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum  di Pengadilan Negeri Makassar.

M Nasir menjalani sidang bersama dengan lima terdakwa lainnya yakni, Abdul Naim selaku Direktur CV. Fitria, Edy selaku Direktur CV. Akhsa Putra, Selasa (05/03/2015).

Hasanuddin selaku Direktur CV. Sanjaya Pratama serta M. Yusuf Zain selaku Direktur CV. Tiga Serangkai dan La Ode Muh Nur Alam.

Keluarga yang terdiri dari anak dan ibu ibu langsung memeluk terdakwa diluar persidangan usai jaksa membacakaan dakwaan.

Terdakwa terancam pidana 20 tahun penjara sebagaimana dalam pasal dakwaan yang dijatuhkan kepada  terdakwa.

Suara tangis terdakwa semakin keras ketika terdakwa akan dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar.

Dalam perkara ini, Kasubag Disdik Makassar berperan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar.

Adapun modus terdakwa dimana pada tahun 2015 dan 2016 Dinas Pendidikan ini melakukan pengadaan barang berupa Alat Tulis Kantor (ATK), air minum, alat kebersihan dan penggandaan.

Untuk  tahun 2015, para tersangka menggunakan anggaran sebesar Rp 429.940.350 dan lanjut pada tahun 2016, kembali menggunakan anggaran sebesar Rp 471.254.000.

Namun dalam perjalanan proyek pengadaan tersebut, terdakwa dinilai berperan merugikan kas negara. Karena mereka seakan melaksanakan pemesanan barang dan uang telah dicairkan.

Tapi kenyataannya beberapa barang tidak dibeli alias fiktif. Ada juga yang diadakan, namun  tidak sesuai dengan dokumen  pertanggungjawaban.

"Perbuatan terdakwa berdasarkan hasil audit BPKP telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 323 juta lebih," kata JPU Ahmadyani.

Penulis: Hasan Basri
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved