OPINI

OPINI - Kebijakan Penempatan Perwira TNI Dalam Jabatan Sipil

Penulis adalah Staf di LAPAR Sulawesi Selatan dan Studi Politik Keamanan di Universitas Padjadjaran

OPINI - Kebijakan Penempatan Perwira TNI Dalam Jabatan Sipil
tribun timur
Staf di LAPAR Sulawesi Selatan dan Studi Politik Keamanan di Universitas Padjadjaran

Oleh:
Fathullah Syahrul
(Staf di LAPAR Sulawesi Selatan dan Studi Politik Keamanan di Universitas Padjadjaran)

Polemik tentang kebijakan penempatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam jabatan
sipil menuai pro dan kontra di level masyarakat. Sebab, merebaknya isu-isu tersebut menjadi
satu keprihatinan tersendiri bagi rakyat banyak.
Karena isu tersebut seiring sejalan dengan
mencuatnya tentang kembalinya Dwi Fungsi ABRI yang telah lama hilang pasca runtuhnya orde
baru. Isu mengenai Dwi Fungsi ABRI ini marak kembali diperbincangkan setelah Panglima
TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melontarkan gagasan yang ingin menambah pos jabatan baru bagi
perwira tinggi di internal maupun serta ke kementerian lainnya.
Melalui itu, setidaknya ada lima masalah yang harus didentifikasi. Pertama, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dapat diungkap bahwa, proses penguatan masalah internal mestinya harus cepat diselesaikan oleh pihak TNI, khususnya penguatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Tentu dibutuhkan sebuah formulasi masalah dan identifikasi masalah terkait soal penguatan
internal. Setidaknya hal yang mesti dibenahi ialah kualitas, pendidikan formal maupun non
formal, strategi perang serta membentuk Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat
(Litbang) di TNI.
Kedua, akan ada tarik menarik kekuasaan antara pihak sipil dan TNI sehingga menimbulkan dualisme kekuatan bersenjata dan kekuatan sipil. Hal ini akan menjadi satu masalah yang solusinya akan rumit. Sebab, antara TNI dan sipil mereka memiliki tupoksi masing-masing.
Ketiga, para pihak TNI mestinya lebih memokuskan dalam hal penyelesaian tentang
ketahanan dan keamanan negara. Sebab, terasa ancaman baik datangnya dari dalam maupun dari
luar datang silih berganti. Kita saksikan bagaimana hoaks merebak dimana-mana sudah tak
terbendung lagi serta muncul kelompok-kelompok separatis yang merongrong dari dalam, tentu
keterlibatan TNI dalam isu-isu seperti itu mestinya harus semakin produktif.
Sebab, jika itu tak diperhatikan, perkelahian dan pertengkaran publik akan semakin tak terkontrol. Keempat, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 47:
• Prajurit Hanya Dapat Menduduki Jabatan Sipil Setelah Mengundurkan Diri Atau Pensiun
Dari Dinas Keprajuritan.
• Prajurit Aktif Dapat Menduduki Jabatan Pada Kantor yang Membidangi Koordinator
Bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Lembaga Ketahanan
Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika
Nasional dan Mahkamah Agung.
• Prajurit yang Menduduki Jabatan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Didasarkan Atas
Permintaan Pimpinan Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen Serta Tunduk Pada Ketentuan Administrasi yang Berlaku dalam Lingkungan Departemen dan
Lembaga Pemerintah Non Departemen Dimaksud.
Dalam Undang-undang tersebut yang menjadi pegangan bagi TNI terkait soal penempatan perwira TNI dalam jabatan sipil mestinya butuh tafsiran hukum yang baku terkait soal ayat-ayat aturan tersebut.
Sebab, dalam ayat (1) terkesan berbenturan dengan ayat (2) dan (3). Itulah sebabnya, aturan ini mestinya butuh tafsiran hukum yang baku agar masyarakat mampu mengontrolnya. Kelima, melalui polemik ini, ada kesan bahwa isu-isu ini dipaksakan atau ada upaya
dominasi.
Sebab, terasa jika aturan-aturan dan atau usulan Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin kembalinya Dwi Fungsi ABRI akan
terjadi. Di publik, tentu ini menjadi polemik karena hal itu sama sekali menciderai cita-cita
reformasi atau orde paling baru.
Ini menyangkut kebijakan publik, Willian N. Dunn mengungkapkan dalam pendekatan normatif bahwa TNI boleh saja mengisi jabatan sipil dengan catatan harus sesuai dengan backround atau knowledge-nya.
Dikatakan dalam analisa konvergen bahwa jika meningkatnya TNI yang non job maka kapasitas dan kapabilitas TNI akan semakin dipertanyakan dalam hal ketahanan dan keamanan negara.
Oleh sebab itu, mesti didorong semangat untuk menawarkan satu kebijakan yang produktif salah satunya adalah mengembangkan kapasitas TNI.
Akhirnya, Polemik semacam ini harus segera diselesaikan, sebab ancaman-ancaman datang silih berganti seperti kangker yang menggerogoti tubuh manusia.
Itulah sebabnya, keterlibatan para akademisi penting untuk menyelesaikan polemik ini dalam rangka merumuskan satu kebijakan yang pro terhadap rakyat, karena finalisasi dari kebijakan tersebut ada pada wilayah rakyat. (*)

Catatan: Tulisan ini telah dipublikasikan juga di Tribun Timur edisi print, Jumat 01 Maret 2019

Editor: Aldy
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved