Pemkab dan Polres Luwu Timur Bahas Penyaluran Bansos

Rapat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman Kementerian Sosial RI dan Polri yang ditandatangani di Jakarta

Pemkab dan Polres Luwu Timur Bahas Penyaluran Bansos
ivan/tribunlutim.com
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) rapat koordinasi dengan Polres Luwu Timur terkait penyaluran bantuan sosial Kabupaten Luwu Timur, di Gedung Simpurusiang, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (27/2/2019). 

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) rapat koordinasi dengan Polres Luwu Timur terkait penyaluran bantuan sosial Kabupaten Luwu Timur, di Gedung Simpurusiang, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Rabu (27/2/2019).

Rapat sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman Kementerian Sosial RI dan Polri yang ditandatangani di Jakarta pada 11 Januari 2019 tentang bantuan pengamanan dan penegakan hukum penyaluran bantuan sosial.

Asisten Pemerintahan Luwu Timur, Dohri As'ari mengatakan kegiatan bertujuan meningkatkan koordinasi, pengamanan dan sinergitas dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial agar diterima penerima manfaat.

"Sesuai dengan prinsip 6T atau enam tepat yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat jenis dan tepat cara," kata Dohri dalam sambutan.

Pemerintah mengharapkan semua pihak memahami dan berperan aktif dalam menyukseskan pelaksanaan program bantuan sosial di Kabupaten Luwu Timur.

"Hasil rakor segera ditindaklanjuti ketingkat kecamatan, desa untuk diteruskan kepada masyarakat demi suksesnya pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial," imbuh Dohri.

Ia mengingatkan kepada ujung tombak pedamping penyaluran bansos yaitu pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), pendamping Bantuan Sosial Pangan Non Tunai (BPNT) serta pendamping bansos lainnya.

"Agar senantiasa komitmen dalam pendampingan demi terlaksananya prinsip 6 T yang telah disepakati bersama," pesannya.

Wakapolres Luwu Timur, AKBP Sunardjo mengatakan Satgas Polres Luwu Timur akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab meliputi pengawasan, pengamanan.

Selain itu, pendataan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat dan penegakkan hukum atas penyelewengan yang berkaitan dengan penyalurannya.

"Satgas bansos polres untuk membantu program bansos agar penyaluran tepat sasaran dan tidak terjadi permasalahan yang berimplikasi hukum atau pidana," jelasnya.

menjelaskan tentang program bansos pemerintah yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Rastra yang telah dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur.

Hadir Kepala Dinas Sosial P3A Luwu Timur, Sukarti, Anggota DPRD Luwu Timur, Endhy B Shin Go, Perwira Penghubung Mayor Kav. Suparman.

Laporan Wartawan TribunLutim.com, @vanbo19

Penulis: Ivan Ismar
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved